Di Balik Menguatnya Wacana Ketua Harian PDIP

Jakarta - Wacana Ketua Harian PDIP kian menguat. Dua anak Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo dan Puan Maharani menjadi tokoh yang disebut paling berpotensi mendapatkan jabatan tersebut.

Isu mengenai Ketua Harian PDIP sebetulnya sudah santer terdengar di internal partai pemenang Pemilu 2019 ini. Namun, penentuan tergantung keputusan Megawati.

Puan Maharani (Foto: Lamhot Aritonang)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu saja itu hak prerogatif ketua umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua harian, walaupun memang santer terdengar nama Mas Prananda kuat," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Jumat (2/8/2019).

"Nama Puan Maharani juga kuat," tambah Eva.

Sebagaimana diketahui, Prananda Prabowo adalah Ketua DPP PDIP yang meneken surat Rakernas IV PDIP tertanggal 31 Mei 2018. Sejak surat itu beredar, posisinya di PDIP terlihat makin sentral.

Sedangkan Puan Maharani, sebagaimana diketahui, merupakan politikus PDIP yang tengah duduk sebagai Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Puan juga merupakan caleg terkuat di DPR RI 2019-2024.

Untuk tugas ketua harian yakni menangani persoalan sehari-hari partai yang mirip kewenangan seorang ketum. Namun hal-hal yang tergolong sangat penting tetap akan ditangani oleh Ketum Megawati.

"Ketua harian akan incharge sehari-hari membantu ketua umum secara langsung, dan memiliki otoritas yang mirip ketum, kecuali untuk hal-hal yang penting sekali," kata Eva.

Eva sendiri menyebut posisi ketua harian diadakan demi regenerasi kepemimpinan PDIP seperti halnya transisi. Dia menjelaskan bahwa transisi kepemimpinan PDIP yang dikehendaki Megawati bukanlah transisi yang serta-merta.

"PDIP ingin regenerasi yang mulus, seperti transisi," terang Eva.

"Transisi yang tidak dilepas sama sekali, namun juga tidak digenggam sepenuhnya. Ini seperti ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi dorongan semangat)," jelasnya.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah juga menekankan, penentuan ketua harian merupakan hak prerogatif Megawati. Termasuk soal ada-tidaknya wakil ketua umum, semuanya merupakan kewenangan Megawati.

"Jadi legal standing posisi kongres dalam hal ketua umum itu bukan lagi memilih, tapi menetapkan Bu Mega sebagai ketua umum. Setelah Bu Mega ditetapkan sebagai ketua umum, Bu Mega lah yang kemudian oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) diberikan hak prerogatif untuk menyusun postur, struktur dan personel DPP Partai," ujar Basarah kepada wartawan di Neighbor Cafe Spot, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

"Jadi apakah nanti posturnya ada ketua harian, akan ada wakil ketua umum atau tidak, itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Ibu Megawati Soekarnoputri," tambahnya.

Pria yang juga merupakan Wakil Ketua MPR tersebut mengatakan para kader partai tidak dalam posisi memegang mandat untuk menentukan postur dan struktur PDIP. Siapa saja yang nantinya akan mengisi pos yang sudah dibentuk pun merupakan hak prerogatif sang ketua umum.

"Nah kami sebagai kader partai tidak sebagai posisi yang memegang mandat untuk menentukan apakah postur dan struktur DPP PDIP periode yang akan datang ini terdapat unsur ketua harian atau wakil ketua umun atau tidak, karena sepenuhnya menjadi prerogatif Ibu Mega selaku mandataris kongres, termasuk siapa-siapa saja nama-nama DPP yang akan dilantik itu sepenuhnya wewenang Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

Pemilihan ketua harian PDIP akan digelar lewat Kongres PDIP Ke-5 di Bali pada 8-11 Agustus 2019 nanti. Siapakah yang akan ditunjuk menjadi ketua harian?

Simak Video "Aria Bima Nilai Megawati Masih Kuat Pimpin PDIP 5 Tahun ke Depan"

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2

Selanjutnya