Bima Arya Ingin Perluas Kota Bogor, Begini Angka Pertumbuhan Penduduknya

Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sedang menggodok rencana perluasan kota. Rencana ini muncul untuk mengantisipasi perkembangan Kota Bogor ke depan. Apakah Kota Bogor siap melakukan perluasan wilayah ini?

Sebagaimana diketahui, Bima Arya ingin memperluas wilayah Kota Bogor ke Kabupaten Bogor sebagai antisipasi ledakan laju pertumbuhan penduduk. Jika merujuk pada data BPS terbaru, apa yang dikhawatirkan Bima ini benar adanya. Jumlah penduduk Kota Bogor terus mengalami tren peningkatan. Tahun 2010, jumlah penduduk 958.115. Lantas, tahun 2016 melonjak menjadi 1.064.687. Sedangkan angka sementara terakhir tahun 2017, sebesar 1.081.009. Rata-rata laju pertumbuhannya 1,53 persen.

Baca juga: Lirik Wilayah Kabupaten, Bima Arya Kaji Perluasan Kota Bogor

Kota Bogor juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Dari 6 kecamatan, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bogor Tengah yaitu sebesar 12.897 per Km2. Sementara untuk Bogor Selatan sebesar 6,544 per Km2, Bogor Timur sebesar 10,446 per Km2, Bogor Utara sebesar 11,064 Km2, Bogor Barat sebesar 7,302 Km2 dan Tanah Sareal sebesar 12,346 Km2.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, lajunya cenderung terus bertumbuh. Hal ini bisa dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di Kota Bogor 2011-2017 yang tercantum dalam buku Bogor Dalam Angka Tahun 2018. Pada tahun 2013, PDRB rata-rata Rp 22,20 juta dengan pertumbuhan 4,16 persen. Sedangkan 2014 meningkat menjadi Rp 23,12 juta, pertumbuhan 4,19 persen.

Baca juga: Bima Arya Ingin Perluas Kota Bogor, Ini Kata Pemkab Bogor

Sementara itu, menanggapi rencana perluasan Kota Bogor ini, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna memandang masalah kepadatan penduduk tak bisa dijadikan dalih untuk memperluas Kota Bogor. Bahkan, jika ingin mencaplok wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor juga harus siap menerima wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi juga.

"Begini, penduduk yang meningkat itu karena Bogor itu, orang tinggal di Kabupaten tapi rasa orang kota. Jadi orang yang di kabupaten, tapi memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota Bogor. Konsentrasi kegiatan dari mulai bekerja, sekolah hingga pelayanan kesehatan itu di Kota Bogor," kata kata Yayat Supriatna saat dihubungi, Jumat (2/8/2019).

"Apalagi kawasan-kawasan yang ingin dicaplok itu tingkat kepadatan penduduknya tinggi juga, struktur jalannya juga kecil. Belum lagi persoalan sosial ekonominya," imbuhnya.

Yayat juga membenarkan soal kondisi pelayanan publik di Kota Bogor yang cukup kerepotan. Pasalnya, menurutnya penduduk di Kabupaten Bogor sehari-hari turut menggunakan pelayanan publik di Kota Bogor.

"Perluasan wilayah Kota Bogor kalau dikaitkan dengan pelayanan publiknya kerepotan. Memang bisa dikatakan sebagian wilayah itu (wilayah Kabupaten Bogor) difasilitasi oleh pelayanan Kota Bogor. Cuma yang jadi pertanyaannya, apakah pemerintah Kota Bogor sanggup tidak melayani kecamatan baru tersebut nantinya. Pemerintah Kota Bogor punya kemampuan pembiayaan yang cukup tidak, dengan pertumbuhan penduduk yang baru?" kata Yayat.

Dia lantas menyarankan, agar Pemkot Bogor dan Pemkab Bogor saling bekerjasama. Misalnya, untuk urusan transportasi publik, keduanya bisa membentuk badan layanan umum untuk transportasi.

"Daripada digabung, mendingan dijadikan wilayah kerjasama. Contoh dikaitkan dengan transportasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor bisa membentuk badan layanan umum untuk transportasi umum. Misalnya, Trans Pakuan yang hampir itu bisa nggak mengangkut dari Kota Bogor ke wilayah kecamatan yang di sana (Kabupaten Bogor)," ujarnya.

Baca juga: Kemendagri: Ide Bima Arya Perluas Kota Bogor Perlu Diuji

Sebelumnya, Bima Arya ingin perluasan wilayah ke kabupaten sesuai kebutuhan kota. Hal ini merupakan antisipasi dari ledakan pertumbuhan penduduk Kota Bogor.

"Bogor ini harus mengantisipasi perkembangan ke depan 10-20 tahun lagi ke depan seperti apa. Kita mempersiapkan kapasitas kita dalam melayani warga, daya dukung Kota, mengantisipasi ledakan pertumbuhan penduduk, bonus demografi, kemudian perkembangan Jabodetabek juga LRT," kata Bima Arya saat dihubungi, Rabu (31/7/2019).

Selain itu, Bima mengatakan bahwa kajian sedang dilakukan. Yakni, dari menghitung tren pertumbuhan ekonomi hingga laju pertumbuhan penduduk.

"(Kriteria perluasan wilayah dilakukan) Dengan menghitung tren pertumbuhan ekonomi, arus mobilitas penduduk, pertumbuhan penduduk, arus imigrasi. Semuanya kita hitung sama daya dukung wilayah kita saat ini, ketersediaan yang existing itu dihitung semua," katanya. (rdp/dnu)