detikNews
Jumat 02 Agustus 2019, 09:07 WIB

Selain drg Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI

Andi Saputra, Jeka Kampai - detikNews
Selain drg Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI Drg Romi Sofpa Ismael
Jakarta - Dokter gigi Romi Syofpa Ismael dicoret oleh Pemkab Solok Selatan menjadi PNS dengan alasan disabilitas. Padahal ia merupakan calon dengan nilai terbaik dan mendapatkan ranking pertama. Bukan pertama kali disabilitas mendapatkan diskriminasi di Indonesia.

"Kasus gugatan yang berkaitan dengan urusan tes CPNS ini sudah pernah terjadi dan tergugatnya kalah," kata Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia Happy Sebayang kepada detikcom, Jumat (2/8/2019).


Kasus tersebut terjadi di Surabaya. Kata Happy, gugatan ke PTUN Surabaya terjadi pada 2005.

"Ada salah satu rekan kita bernama Wuri Handayani. Lulusan Universitas Airlangga, pengguna kursi roda yang melamar CPNS di Kota Surabaya. Ketika ingin memasukkan berkas lamaran, oleh panitia ditolak, tidak bisa memasukkan lamaran karena panitia menafsirkan syarat sehat jasmani dan rohani itu tidak boleh cacat fisik. Pemda setempat punya sikap yang sama dan menerjemahkan sehat jasmani rohani seperti itu," tambah dia.

Atas dasar itu, makanya Wuri menggugat pemda Surabaya.

"Kami menang. Artinya, bahwa kebijakan yang demikian itu tak dibenarkan oleh hukum dan merugikan hak-hak individu," katanya lagi.

Ada juga gugatan terhadap Etihad Airways yang dilayangkan Dwi Ariyani, salah seorang penumpang yang menggunakan kursi roda. Dwi yang diundang untuk jadi speaker di PBB, ditolak ikut terbang karena berangkat tanpa adanya pendamping.

"Etihad punya kebijakan di mana penumpang yang terbang harus didampingi oleh pendamping selama penerbangan. Dan dia (Dwi) tidak punya pendamping, karena sudah biasa terbang sendiri. Ia akhirnya batal ikut agenda PBB di Jenewa tersebut. Atas dasar itu, kita mengajukan gugatan dan menang juga," jelas Happy.

"Artinya, kalau kasus-kasus seperti ini masuk ranah pengadilan, peluang menang sangat besar sekali," tutup Happy.


Lion Air, Angkasa Pura II, dan Kementerian Perhubungan juga pernah digugat oleh disabilitas Ridwan Sumantri. Saat itu ia hendak terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Denpasar pada 11 April 2011. Tapi ia diperlakukan diskriminatif oleh sistem penerbangan.

Oleh sebab itu, Ridwan menggugat maskapai Lion Air, pengelola bandara Angkasa Pura II dan pemerintah, yaitu Kementerian Perhubungan. Ketiganya melakukan perbuatan diskriminatif terhadap difabel seperti dia yang menggunakan kursi roda.

Hingga tingkat kasasi dan PK, Ridwan Sumantri menang. Lion Air, Angkasa Pura II, dan Kemenhub dihukum masing-masing Rp 25 juta dan wajib meminta maaf.



Kasus drg Romi, Pintu Masuk Perbaikan Sistem Rekrutmen PNS:


[Gambas:Video 20detik]

(asp/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com