Bertemu Tokoh Adat Papua, Menteri PPPA Bicara Kesetaraan Gender

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise melakukan pertemuan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah wilayah Papua dan Papua Barat. Yohana berbicara soal peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak serta mendorong kesetaraan gender di Tanah Papua.

"Di Tanah Papua, perempuan dan anak seharusnya terlibat dalam berbagai sektor pembangunan. Nyatanya, laki-laki masih mendominasi. Masih sedikit perempuan yang mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan maupun swasta. Yang banyak justru yang menjadi korban kekerasan. Ini yang membutuhkan perhatian bersama agar Indeks Pembangunan Manusia dan Gender di Papua dan Papua Barat tidak lagi tertinggal," kata Yohana dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2019).

Baca juga: Hari Anak Nasional, Menteri Yohana Minta Peran Ortu Lebih Ditingkatkan

Ketua Dewan Adat Papua Yan Pieter Yarangga pun menyayangkan masalah dalam pembangunan di Papua, baik pembangunan manusia maupun infrastruktur. Sebab, menurut dia, tidak ada sinergi dan masih muncul ego sektoral.

"Kepada dinas-dinas di daerah kami mohon mengubah situasi politik pelayanan pemerintahan. Mari kita bersatu mengatasi masalah perempuan dan anak. Gandeng gereja, gandeng adat, kita kerja bersama. Dewan Adat Papua hanya mau memastikan pembangunan ini menyelamatkan manusia Papua, tanah, dan sumber daya alam," ujar Yan Pieter.

Baca juga: Revisi UU Perkawinan, Pemerintah Usulkan Usia Menikah Minimal 19 Tahun

Yan Pieter mengusulkan dibuatnya rencana aksi bersama yang dilandasi sinergi guna mengatasi masalah isu perempuan dan anak di tanah Papua. Kondisi ini kemudian dibenarkan perwakilan tokoh agama, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Sekota Jayapura Pendeta Dr Yan Pieth Wambrau.

"Kita punya otonomi khusus tapi pertanyaannya, otonomi khusus melindungi kita tidak? Kiranya dalam pertemuan ini bukan hanya bicara masalah perempuan dan anak, tapi juga bapaknya. Terutama pemerintah, agar membuat sistem perlindungan dari tiga unsur adat, agama, dan pemerintah. Sinergi adalah kuncinya," kata Yan Pieth.

Menteri PPPA Yohana Yembise (Dok. Kemen PPPA)

Staf Ahli Gubernur Papua Johanna O A Rumbiak mengakui permasalahan terkait kesetaraan gender di Papua memang belum teratasi secara sistematis. Johanna mengatakan, berdasarkan penelitian LIPI di 7 wilayah adat di Papua, ditemukan fakta pembangunan dan pemberdayaan gender belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas hidup perempuan. Perhatian pemerintah daerah juga masih sangat rendah terhadap isu perempuan dan anak.

"Masalah perempuan dan anak memerlukan perhatian khusus, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan agama. Kita akan berdiskusi dan mendengarkan satu sama lain untuk mengatasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah masing-masing secara holistik," ujar Johanna. (tsa/tsa)