Jakarta Targetkan Pengurangan Gas Rumah Kaca 30 persen

Arief Ikhsanudin - detikNews
Kamis, 01 Agu 2019 18:02 WIB
Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dan Country Manager ICLEI Indonesia, Gina Karina. (Arief-detikcom)
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mentargetkan penurunan gas penyebab efek rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030. Masyarakat akan dilibatkan untuk mencapai target tersebut.

"Jadi profil gas rumah kaca kita dalam co2, angka kita nantinya di tahun 2030 kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka akan mengemisikan sebanyak 117,54 juta ton co2 ekuivalen kalau tidak melakukan upaya apapun. Kalau kita melakukan upaya-upaya, maka targetnya adalah menurunkan 30%. Jadi 30% itu dari 117,54 juta menjadi 82 juta (ton)," ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Andono Warih, kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Menurut Andono, Jakarta sudah berkomitmen untuk menurunkan efek rumah kaca. Salah satu bentuknya, melakukan kerja sama dengan lembaga internasional Local Government for Sustainability (ICLEI).

ICLEI adalah jaringan global untuk pemerintah daerah dengan komitmen pembangunan kota rendah emisi yang beranggotakan lebih dari 1.750 kota di dunia.

Pemerintah DKI Jakarta diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah membuat MOU dengan ICLEI. Selanjutnya, akan ada pembahasan kerjasama-kerjasama lanjutan.

"Ini langkah yang positif yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan ICLEI, tadi MOU ini jadikan payung dan kita tuangkan dalam PKS (perjanjian kerja sama), dalam PKS itu nanti lahir program-progran salah satunya adalah diskusi yang melibatkan semua stakeholder," ucap Saefullah.


Country Manager ICLEI Indonesia, Gina Karina, menyampaikan, ICLEI berusaha membantu DKI Jakarta dalam mensosialisasikan target ini. Mereka akan menjangkau warga untuk aktif mengurangi gas emisi.

"Kita sudah ada diskusi minggu depan untuk formulasi ikhtiar Jakarta tadi, Jakarta sendiri ini ada sekitar 11 sektor baik transportasi, limbah, dan sebagainya yang secara kongkret akan dipaparkan. Apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil, apa yang harus dilakukan sektor bisnis, apa yang dilakukan pemerintah daerah," ucap Gina.

(aik/idh)