Gerakan Bersih Udara Ajukan Gugatan Polusi Udara, Ini Tuntutannya

Faiq Hidayat - detikNews
Kamis, 01 Agu 2019 13:45 WIB
Foto: Faiq/detikcom
Jakarta - Kelompok masyarakat yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) mengajukan gugatan perdata terkait polusi udara Jakarta dan sekitarnya. Mereka menuntut pemerintah bisa mengendalikan pencemaran udara.

"Tuntutan adalah kami meminta pemerintah dari 7 tergugat itu untuk melakukan penegakan hukum, penegakan hukum pencemaran udara itu harus ditegakkan oleh pemerintah, ada uji emisi dan inventaris emisi. Kemudian strategi aksi pengendalian pencemaran udara karena kalau PM 2,5 untuk Jakarta rata-rata di bulan Januari sampai Juni, dua kali Baku Mutu Nasional," kata kuasa hukum penggugat, Nelson Nikodemus, di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (1/8/2019).


Menurut Nelson, pencemaran polusi udara di Jakarta dan sekitarnya sangat buruk sehingga bisa mengakibatkan penyakit, misalnya sakit flu, serangan jantung hingga kanker.

"Jadi memang sangat tinggi pencemaran udara dan sangat buruk untuk kesehatan. Nanti kalau kami di luar bisa infeksi saluran pernapasan bisa flu dan kekebalan menurun. Kalau sering di luar ruangan, ya PM 2,5 bisa masuk tubuh kita bisa sakit jantung, ada sakit kanker," ucap dia.

Saran untuk pemerintah, kata Nelson, sudah disampaikan saat bertemu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satunya penambahan Stasiun Pemantau Kualitas Udara agar bisa memberikan informasi akurat dan melakukan uji emisi.


"Harus ada inventaris emisi, penambahan stasiun pantau. Sebetulnya sumber pencemaran Jakarta apa? Motor kah, industri kah, berapa persen kah dari masing-masing ini, tahun 2013, 45 persen data sumber tercemar kendaraan motor. Tapi ada yang bilang sudah 70 persen sumber pencemaran kendaraan motor. Kemudian yang paling banyak apa," jelas dia.

Selain itu, Nelson mengatakan pemerintah harus membuat penegakan hukum, misalnya masyarakat tidak boleh pakai motor RX King. Motor tersebut mengeluarkan asap yang mengakibatkan polusi udara.

"Jadi ada rencana aksi dan penegakan hukum, misalnya teman bilang bahwa warga negara salah pakai mobil atau RX King yang banyak emisi, tapi sebetulnya negara memerintahkan tidak boleh pakai RX King, kalau semua diberlakukan begitu dan denda sanksi semua beralihkan kan selesai, tapi tidak dilakukan," ucap Nelson. (fai/aan)