KPK Bagi-bagi Tips ke Korporasi Telekomunikasi agar Tak Korupsi

Jakarta - KPK membagikan tips kepada sejumlah pengusaha yang bergerak di sektor telekomunikasi agar terhindar dari korupsi. Profesionalitas para pengusaha itu disebut KPK harus dijunjung tinggi apabila tidak ingin menjadi salah satu 'pasien' KPK.

Tips itu dibagikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam pertemuan tertutup di kantornya pada Kamis, 1 Agustus 2019. Saut memberikan sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi (CEK) tersebut bersama dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M Ramli.
"KPK membuat program profesional berintegritas hingga ada pertemuan hari ini tujuannya supaya bagaimana kita menjaga sikap tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan perusahaan, karena kami punya kewajiban untuk menjaga orang-orang baik," kata Saut dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/8/2019).

Materi sosialisasi yang diberikan juga meliputi good corporate governance atau GCG, regulasi terkait tindak pidana korupsi, termasuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Di tempat yang sama, Ahmad M Ramli mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan simplifikasi regulasi untuk mempermudah dunia usaha di bidang telekomunikasi.

"Dari total 42 peraturan menteri, kami sudah mengurangi menjadi 7 peraturan, harapannya semakin mudah dan tidak repot," ucap Ramli.

Selain itu, dia mengenalkan perizinan online atau e-licensing untuk memudahkan proses perizinan pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Cara itu disebut Ramli akan memangkas waktu perizinan demi kelancaran dunia usaha.

Baca juga: Antasari Minta Pengawasan Capim KPK Jangan Sasar Latar Belakang Tertentu

KPK melihat perkembangan teknologi yang memudahkan itu masih ironis dengan tetap maraknya korupsi, terutama penyuapan. Data KPK per Desember 2018 menunjukkan pihak swasta berada di urutan kedua dalam kategori pelaku tindak pidana korupsi yaitu 238 orang. Sedangkan pada posisi pertama masih dipegang anggota DPR/DPRD dengan 247 orang.

Selain itu, sejauh ini lima kasus yang ditangani KPK melibatkan korporasi, termasuk salah satunya BUMN. Satu dari 5 kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap dengan vonis denda Rp 700 juta, uang pengganti Rp 85 miliar, dan pencabutan hak mengikuti lelang pemerintah selama 6 bulan. (dhn/dhn)