KPK Awasi Pemilihan Rektor UNJ, Minta Menristek Bijak Gunakan Hak Suara

Jakarta - KPK bakal mengawasi proses Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Negeri Jakarta (UNJ). KPK juga meminta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir bijak menggunakan hak suara 35 persen yang dimilikinya.

"Kepada menteri yang memiliki suara 35 persen itu juga harus digunakan dengan wise (bijak), tidak boleh ada kepentingan-kepentingan lain di luar itu. Oleh karena itu, KPK mengimbau proses untuk mendapatkan rektor yang baru di UNJ berjalan dengan baik dan jauh dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).
Syarif menyampaikan hal itu setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah guru besar dari UNJ. Dia mengatakan pemilihan Rektor UNJ yang sebelumnya mendapat sorotan negatif dari masyarakat.

"Pemilihan rektor yang sebelumnya mendapat banyak perhatian masyarakat untuk hal yang tidak baik. Oleh karena itu, KPK berharap Rektor UNJ ke depan bisa menjadi contoh dan menjaga reputasi UNJ," ucap Syarif.

Syarif juga meminta anggota Senat UNJ tidak terpengaruh oleh janji-janji banyak pihak. KPK, kata dia, bakal memantau semua proses pemilihan rektor.

"Kami juga berharap kepada anggota Senat yang akan memilih rektor itu juga jangan terpengaruh janji-janji banyak pihak. KPK ingin memantau itu," ujarnya.

Menurut Syarif, KPK bakal melakukan pencegahan agar tidak terjadi praktik korupsi dalam pemilihan rektor UNJ. Dia juga menyoroti soal adanya calon rektor yang mendapat semacam sponsor dalam pemilihannya.

"Kita mengimbau. Tapi kalau seandainya penerimanya itu juga adalah rektor atau calon rektor itu kan penyelenggara negara juga. Tapi kebanyakan kita pencegahan. Kita mencegah bukan untuk menangkap-nangkap orang. Kita bekerja sama dengan Kementerian Dikti supaya yang 35 persen itu diberikan kepada yang betul-betul dianggap mumpuni. Kedua, kita juga berharap, dalam proses ini, biasanya banyak janji-janji yang ada dari luar dan bahkan ada sponsor-sponsor. Nah, itu kita melakukan pengawasan dengan cara KPK sendiri," ucapnya.

Baca juga: JK soal OTT Bupati Kudus: Pemerintah dan KPK Belum Berhasil Menekan Korupsi

Sementara itu, salah satu perwakilan UNJ yang hadir, Prof Hafid Abbas, mengatakan ada enam kriteria yang harus bisa dilakukan calon rektor. Keenam kriteria itu dari menyusun strategi peningkatan reputasi akademik UNJ, menjadikan UNJ rujukan standar bidang kependidikan tingkat nasional, hingga mewujudkan UNJ yang terbebas dari KKN.

"Jadi kita berharap rektor nanti tidak ada KKN ya. Misalnya menantunya, sepupunya, saudaranya dibawa semua menjadi PNS kah atau apa. Jadi betul-betul ada standard of conduct," ucap Hafid.

Pendaftaran calon rektor UNJ telah dibuka sejak 26 Juli dan berakhir pada 1 Agustus 2019. Berdasarkan situs UNJ, proses pemilihan rektor bakal berlangsung hingga 26 September 2019 dengan agenda terakhir adalah penyampaian hasil pemilihan calon rektor UNJ periode 2019-2023 kepada menteri. (haf/idh)