detikNews
Rabu 31 Juli 2019, 13:50 WIB

DPR Minta Pemerintah Segera Setor Draf RUU Perlindungan Data Pribadi

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
DPR Minta Pemerintah Segera Setor Draf RUU Perlindungan Data Pribadi Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah segera menyerahkan draft RUU Perlindungan Data Pribadi. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Komisi I DPR menyebut draf RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) saat ini masih berada di tangan pemerintah. Komisi I DPR masih menunggu pemerintah menyerahkan draf RUU tersebut untuk segera dibahas.

"Draf masih di pemerintah. Komisi I DPR menunggu draf diserahkan dari pemerintah ke DPR," kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris kepada wartawan, Rabu (31/7/2019).

Menurut Charles, RUU PDP sangat dibutuhkan karena banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi. Ia mengatakan RUU PDP dapat memberikan perlindungan bagi data pribadi warga negara.


"Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi warga negara yang terjadi di sekitar kita membuat RUU PDP menjadi sangat dibutuhkan. PDP akan memberikan perlindungan bagi data pribadi warga negara agar tidak disalahgunakan," ujar Charles.

Politikus PDIP ini sekali lagi bicara soal pentingnya perlindungan data pribadi. Menurutnya, masyarakat Indonesia akan sangat dirugikan jika RUU PDP tak segera disahkan.


"Selain itu, berbagai rezim perlindungan data pribadi di berbagai negara, seperti Uni Eropa dan Singapura, tidak mengizinkan adanya transfer data ke negara lain apabila negara penerima tidak memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi yang memadai. Jadi, tentunya masyarakat Indonesia akan sangat dirugikan apabila RUU PDP tidak segera dibahas dan disahkan," ungkapnya.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Yudha menegaskan pemerintah sebaiknya serius soal RUU Perlindungan Data Pribadi ini. Dia menyebut Komisi I DPR siap sesegera mungkin membahasnya bersama pihak-pihak terkait. Selain itu, dia meminta polisi bertindak cepat mengatasi jual beli data pribadi di media sosial.

"Pemerintah hingga saat ini belum memasukkan RUU tersebut, padahal kita sepakat RUU tersebut adalah inistiatif pemerintah. Sekarang bolanya di pemerintah serius dan tidaknya," kata Satya Yudha.

"Harusnya Kominfo serius mengenai hal ini dan kami siap membahas. (Kasus jual beli data pribadi) harus disetop. Pihak terkait seperti Kominfo, BSSN, dan Kepolisian harus bertindak cepat," tegasnya.

Seperti diketahui, kasus jual-beli data pribadi di media sosial tengah menjadi perbincangan. Teranyar, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sudah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri pada Selasa (30/7) kemarin.
(azr/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed