KPK Hargai Pemprov Jabar Tunjuk Plh Usai Sekda Jadi Tersangka Kasus Meikarta

Haris Fadhil - detikNews
Selasa, 30 Jul 2019 21:13 WIB
Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - KPK mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menunjuk pelaksana harian (plh) setelah Sekda Jabar Iwa Karniwa ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek Meikarta. Menurut KPK, hal ini akan membantu menghindari persinggungan kepentingan.

"Kami hargai ya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang segera mengambil tindakan cepat setelah konferensi pers dilakukan kemarin. Tindakan cepat dilakukan hari ini agar tidak ada, katakanlah, persinggungan kepentingan atau hal-hal lain yang akan merugikan di dua sisi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).



Febri mengatakan tersangka yang masih aktif bertugas bisa berpotensi mengganggu tugas pelayanan publik. Dia juga mengatakan, jika masih aktif setelah menjadi tersangka, seorang pejabat bisa juga tidak maksimal dalam menghadapi proses hukum.

"Ada risiko pelaksanaan tugas pelayanan publik di jabatan itu akan terhambat dan di sisi lain tidak akan maksimal dalam menghadapi proses hukum tersebut," ujarnya.



KPK, kata Febri, juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap 13 saksi dalam kasus ini. Saksi-saksi itu terdiri atas unsur pihak Pemprov Jabar hingga pihak Lippo.

Febri juga menyebut KPK bakal terus menelusuri dugaan aliran suap, baik berupa uang maupun hal lain. Penelusuran bakal dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

"Sejauh ini yang kami paparkan dalam proses persidangan yang bisa kita lihat bersama itu dugaan suapnya dalam bentuk uang. Memang uangnya dalam mata uang berbeda-beda. Bisa rupiah dan mata uang asing, seperti dolar Amerika atau dolar Singapura. Tapi nanti kalau kami temukan tentu akan kami telusuri lebih lanjut. Memang perlu dipahami terminologi penerimaan hadiah tidak harus uang," ucapnya.



Sebelumnya, Iwa ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Dia diduga menerima suap Rp 900 juta terkait pengurusan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun memastikan penyelenggaraan pemerintahan tak akan terganggu pascapenetapan status tersangka pada Iwa karena dia telah menunjuk pengganti Iwa. Ridwan Kamil menyatakan pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai status tersangka Iwa.

"Kita sudah konsultasi dengan Kemendagri. Nah, Pak Iwa diminta fokus untuk kasus hukumnya," kata RK kepada wartawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (30/7).

Iwa sendiri mengaku bakal kooperatif. Dia menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum di KPK. (haf/knv)