detikNews
Selasa 30 Juli 2019, 13:38 WIB

Pukat UGM Dukung Rencana KPU Larang Eks Koruptor Maju di Pilkada

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Pukat UGM Dukung Rencana KPU Larang Eks Koruptor Maju di Pilkada ILUSTRASI/gedung KPU/Foto: Andhika Prasetia
Jakarta - Pakar hukum tata negara yang juga tergabung di Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar mendukung wacana pelarangan eks koruptor maju dalam pilkada 2020. Larangan itu disebut menjadi alternatif 'hukuman' bagi eks koruptor.

"Maka kalau di balik harus dikuatkan penghukuman, yang kedua memang harus dilarang. Koruptor dilarang nyaleg, dilarang lagi untuk bertarung di dalam proses memperebutkan kepercayaan publik," kata Zainal dalam diskusi di ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Zainal awalnya bicara soal Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil yang tersandung korupsi untuk kedua kalinya. Menurut Zainal hal itu disebabkan hukuman yang belum kuat dalam penanganan korupsi.




"Kita tidak membangun hukuman yang keras dan kuat, residivis korupsi orang yang sudah melakukan koruptor kita masih biarkan dia bertarung di jalur kepercayaan publik," ujarnya.

Dia memandang saat ini masih ada kalangan yang menolak jika eks koruptor dilarang ikut dalam pemilu. Untuk itu, menurutnya perlu tindakan dari tegas dalam menentukan kebijakan itu.

"Seperti yang terjadi kemarin waktu ribut-ribut waktu KPU mencoret kandidat dari mantan koruptor, ternyata banyak yang menolak kan, biasanya yang beginian menghadirkan kesadaran baru lagi," ujarnya.

"Memang penting karena orang yang sudah menciderai kepercayaan publik menjadi jadi agak lumrah kalau kita larang lagi untuk menduduki jabatan, sayangnya masih kita kasih, harusnya ada tindakan penegas dari negara ini," imbuh Zainal.

Sebelumnya, KPU berencana menggodok aturan mantan koruptor dilarang maju sebagai kepala daerah. Larangan ini direncanakan diberlakukan dalam Pilkada 2020.





"Sebagai gagasan, apa yang kita usung dalam Pemilu kemarin tentu harus dilanjutkan dalam Pilkada," ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat dihubungi detikcom, Senin (29/7).

Usulan eks koruptor tidak mencalonkan di Pilkada 2020 ini awalnya disampaikan KPK. Parpol diminta tak mencalonkan orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020. Permintaan itu didasari pada kasus Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil yang tersandung korupsi untuk kedua kalinya.
(abw/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com