Bagir Manan Jangan Berlindung di Balik Independensi Hakim

Jakarta - Kasus suap senilai Rp 16 miliar yang diungkap pengusaha Probosutedjo terus bergulir. Mahkamah Agung (MA) sebagai pintu gerbang terakhir bagi pencari keadilan sudah seharusnya menjaga diri untuk tetap independen. Sayangnya, independensi MA bisa disalahartikan dengan menjadi tempat berlindung jika muncul kasus.Berdasarkan pengakuan Probo, tak hanya MA saja yang mendapat cipratan uang, tapi juga para hakim dan jaksa. Selain itu, kasus suap ini juga melibatkan banyak pihak, seperti panitera ataupun staf-staf pengadilan lainnya."Kasus Bagir tak lepas dari pertarungan antara independensi dan akuntabilitas. Karena yang namanya pengadilan, hakim-hakim harus independen dan akuntabel. Tapi jangan sampai mereka terus berlindung di balik independensi," kata praktisi hukum Bambang Widjojanto dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (19/10/2005).Lebih jauh, mantan Direktur YLBHI ini mengungkapkan, sampai sekarang MA secara konsepsional sudah mempunyai blue print. Hanya sejauhmana blue print ini diterapkan, perlu diatur bagaimana pengawasan dilakukan."Kenapa pengawasan harus dijalankan, karena orang yang baik kemudian direkrut menjadi hakim yang benar kalau tidak dilindungi, tidak ada jaminan masa tugasnya baik," ujar Bambang.Berkaitan dengan kasus suap yang melibatkan nama Ketua MA Bagir Manan, Bambang mengatakan, sudah waktunya MA harus belajar ketika menghadapi problem seperti ini."Ada oknum yang melakukan tindakan melawan hukum, seharusnya Ketua MA jangan meletakkan kasus ini sebagai institusi MA. Beliau ini kan disebut-sebut dalam kasus suap, ini karena berstatus sebagai ketua majelis, ya dia harus bedakan, biar tidak terjadi konflik kepentingan," katanya.Dengan demikian, lanjutnya, sudah seharusnya Bagir mundur dari kasus Probo, karena dia yang menangani kasus ini. "Dia akan disuap karena statusnya sebagai ketua majelis, bukan ketua MA. Jadi dia harus mundur dari kasus Probo," tandas Bambang. (jon/)