detikNews
Senin 29 Juli 2019, 12:59 WIB

BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Alami Peningkatan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Alami Peningkatan Foto: Rilis BPS tentang Indeks Demokrasi Indonesia (Azizah/detikcom)
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018. Angka IDI mengalami peningkatan dari tahun 2017.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam rilis di kantor BPS, Jalan dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019). Angka IDI meningkat dari tahun 2017 yaitu pada 72,11 menjadi 72,39.

"Indeks Demokrasi Indonesia pada 2018 sebesar 72,39. Kalau dibandingkan dengan IDI 2017, tahun 2018 mengalami kenaikan, meskipun naiknya 0,28 poin tapi ada peningkatan," ujar Kecuk.



BPS menggunakan empat sumber data dalam mengukur IDI, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait, serta wawancara mendalam. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator.

"Untuk mengukur IDI, kita menggunakan tiga aspek, aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan lembaga demokraai. Setiap aspek diterjemahkan ke dalam variabel di mana variabel diterjemahkan lagi ke dalam indikator," jelas Kecuk.

Menurut Kecuk, nilai IDI sejak tahun 2009 hingga 2018 selalu berkisar di angka 60-80, artinya demokrasi Indonesia berada pada kategori sedang. IDI pada tahun 2018, dikatakan Kecuk, menunjukkan perbaikan.

"Ada fenomena menarik bahwa antara 2009-2013 nilai IDI maish berada di bawah 70, tetapi 2014-2018 angkanya sudah berada di atas 70. Jadi 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua sama-sama sedang, tapi 5 tahun terakhir, 2014-2018 menunjukkan perbaikan," ungkapnya.



Dari ketiga aspek yang diukur, nilai IDI dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46) dan penurunan aspek hak-hak politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79). Namun, dalam aspek lembaga demokrasi, angkanya mengalami kenaikan sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25).

"Dengan demikian, pengukuran IDI tidak hanya mengukur hasil kinerja pemerintahan juga birokrasi, tapi juga mempertimbangkan penerjemahan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, peran DPRD, partai politik, dan lembaga peradilan dan hukum," ucap Kecuk.

"Menjadi ukuran yang sangat komprehensif karena kehidupan berdemokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama," imbuhnya.
(azr/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com