Rizal Ramli Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Anjlok

Yogyakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyebut indeks demokrasi di Indonesia anjlok. Ia menduga salah satu penyebabnya karena adanya penyalahgunaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

"Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan The Economist turun dari nomor 49 tahun 2014, hari ini turun ke 64 atau 65 tahun 2018. Empat tahun turun kita rangking demokrasi dari nomor 49 ke nomor 65," ujar Rizal Ramli di Yogyakarta, Jumat (1/3/2019).

Dia menduga selama ini UU ITE dipakai penguasa untuk memberengus lawan politiknya. Itu lah yang menyebabkan indeks demokrasi di Indonesia anjlok.
"Makanya kami tidak setuju UU ITE dipakai alat untuk memberengus demokrasi," jelasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh karenanya, Rizal Ramli berharap siapapun presidennya nanti dia meminta UU ITE untuk segera direvisi. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan akan lebih banyak lagi warga yang diperkarakan memakai pasal karet di undang-undang tersebut.

"Kalau ini UU (tidak direvisi) makin banyak korbannya tahun ini, tahun depan, indeks demokrasi Indonesia makin rendah lagi. Nah, kami gembira Prabowo-Sandi Sandi berjanji untuk merevisi UU ITE supaya tidak digunakan untuk memberengus demokrasi," tuturnya.

Rizal Ramli sebenernya tak mempermasalahkan UU ITE asal digunakan untuk menindak kejahatan di bidang keuangan, terorisme, seksual, dan kasus elektronika lainnya. Namun dia menentang bila UU ini dipakai untuk membungkam lawan politik.

"Nah, sayangnya kami ajukan pertanyaan yang sama kepada Pak Widodo dan timnya sampai hari ini (bersedia tidaknya merevisi UU ITE) tidak ada jawaban sama sekali," ungkapnya.

"Saya menduga Pak (Joko) Widodo dan kawan-kawannya masih sangat ingin menggunakan undang-undang ITE untuk menangkap orang-orang yang kritis dan berbeda pendapat dengan kekuasaan, dan ini berbahaya buat demokrasi," tutupnya.

(ush/bgk)