Diminta Segera Rapat Pleno Evaluasi, Ini Jawaban DPP Golkar

Tsarina Maharani - detikNews
Minggu, 28 Jul 2019 11:56 WIB
Ace Hasan (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Partai Golkar menanggapi dorongan dari senior partai, Freddy Latumahina, agar DPP segera menggelar rapat pleno untuk evaluasi kepengurusan partai. Ketua DPP Golkar Ace Hasan memastikan mereka akan menggelar rapat pada saatnya.

"Rapat pleno pada saat yang tepat akan digelar," kata Ace kepada wartawan, Minggu (28/7/2019).


Ace menjelaskan, saat ini Golkar sedang berfokus menyelesaikan agenda kenegaraan. Salah satunya, menurut dia, menghadapi gugatan untuk Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saat ini DPP Partai Golkar sedang fokus untuk menyelesaikan agenda-agenda penting kenegaraan. Kita masih menempuh gugatan untuk pileg di MK menjelang penetapan secara resmi KPU untuk perolehan pemilihan legislatif. Di daerah-daerah, bulan Agustus-September ini sudah dimulai pelantikan DPRD terpilih, persiapan pelantikan DPR/MPR RI, pelantikan presiden/wakil presiden dan kabinetnya. Soal evaluasi sistem dan hasil pemilu ada waktunya," ucapnya.

Selain itu, Ace mengatakan musyawarah nasional (munas) partai dalam rangka pemilihan Ketua Umum Golkar pasti akan terselenggara pada akhir tahun ini. Ia menegaskan Golkar merupakan partai yang demokratis. Karena itu, ia membantah jika Ketum Golkar Airlangga Hartarto disebut otoriter.

"Oleh karena itu, tidak ada dalam kamus Partai Golkar istilah otoriter. Pada bagian mana dalam kepemimpinan Pak Airlangga ini sifatnya otoriter? Saya tidak melihat kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto ini karakter otoriter," ujar Ace.


"Sebagai senior Partai Golkar, tentu saya berharap Pak Freddy melihat kondisi Partai Golkar dengan kacamata yang objektif, bukan dengan perspektif yang partisan. Saat ini Partai Golkar membutuhkan soliditas agar di saat kita menyelesaikan agenda nasional ini," imbuh dia.

Sebelumnya, senior Partai Golkar, Freddy Latumahina, mendorong pengurus DPP Golkar segera menggelar rapat pleno dalam rangka mengevaluasi kepengurusan. Selain itu, untuk menyaring bakal calon Ketua Umum Golkar 2019-2024.

"DPP Partai Golkar disarankan untuk jangan takut melakukan evaluasi, rapat pleno, hingga penyaringan dan verifikasi bakal calon (balon) ketua umum partai. Semua tahapan persiapan penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) harus berjalan sesuai konstitusi partai atau AD/ART partai," kata Freddy, Minggu (28/7).


Menurut Freddy, saat ini sudah terlihat berbagai potensi masalah dalam tubuh Golkar. Karena itu, lanjut dia, pengurus DPP Golkar tidak boleh tutup mata hanya demi mempertahankan kekuasaan. Freddy mengingatkan para pengurus DPP Golkar, khususnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, agar tidak bersikap otoriter.

"Penyelenggaraan agenda evaluasi dan rapat pleno akan dilihat publik sebagai tanda berkembangnya demokratisasi di tubuh partai. Sebaliknya, jika agenda-agenda tersebut ditiadakan, DPP akan dinilai tidak demokratis. Ketum Golkar dan orang-orang di sekitarnya akan dinilai otoriter," ujarnya.



Tonton video Beda Nasib Golkar-PDIP Jelang Pemilihan Ketum Tahun Ini:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/tor)