Dalam kesempatan ini, Eko bukan cuma mendorong berkembangnya desa wisata, tapi juga lingkungan, dalam hal ini penanganan sampah, ke Pemprov NTB.
"Kalau mau sukses, bikin perda melarang penggunaan tas plastik supaya nggak kotor. Bisa diganti kemasan natural yang dibuat masyarakat NTB, misalnya dari anyaman bambu, pandan, rumput-rumputan," jelas Eko di hadapan para kepala desa wisata serta Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah di Hotel Lombok Raya, Kamis (25/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"NTB jangan sampai ketinggalan kereta," tukasnya.
Dia juga meminta desa wisata di NTB mencontoh desa di Pujon, Malang, Jawa Timur, dan Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, yang dinilai sukses membangun desa wisata.
"Kalau mereka bisa, Nusa Tenggara Barat bisa. Mulai dari perda plastik nanti turis di homestay bisa ikut nganyam (tas pengganti plastik), " sambung Eko.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan dana desa yang dikoordinasikan oleh Pemprov salah satu alokasinya untuk bank sampah.
"Kami commit ingin membangun dari desa dan ingin menuntaskan dari hulu. Solusinya edukasi dan harus dimulai dari dusun," kata Sitti.
Sebagai informasi, Kemendes PDTT beserta Pemprov meluncurkan 100 desa wisata. Desa Ende ditunjuk sebagai pilot project-nya. Sedangkan platform traveling Goers ditunjuk sebagai wadah yang menghubungkan desa wisata, pemda, hingga para traveler dalam urusan tiket elektronik.
Untuk mengetahui informasi lainnya dari Kemendes PDTT, klik di sini. (idr/idr)










































