Pensiunan Jaksa Senior Minta Jaksa Agung dari Internal Kejaksaan

Jakarta - Koalisi Indonesia Negara Hukum yang terdiri dari Purna Adhyaksa memberikan masukan terkait kriteria Jaksa Agung pada pemerintahan kedua Joko Widodo (Jokowi). Disebut Jaksa Agung perlu dipilih dari kalangan internal kejaksaan.

"Kita menyimpulkan perlu kita sarankan figur berasal dari kalangan internal, namun juga yang mempunyai pengalaman diluar dan berhasil. Itulah yang kami anggap paling ideal, untuk memimpin jaksa agung," ujar Mantan JAM Pidsus Kejagung, Sudhono Iswahyudi dalam diskusi 'Kriteria Jaksa Agung yang Dikehendaki Keluarga Besar Purna Adhyaksa' di Kompleks TVRI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2019).

Baca juga: ICW: Jokowi-JK Masih Sisakan PR di Sektor Politik Hukum

Dhono mengatakan, terdapat beberapa tipe seorang Jaksa Agung yang perlu dipilih dengan tipe yang ideal. Hal ini dikarenakan tugas Jaksa Agung yang membawa nama lembaga dan menentikan keadilan.

"Apa yang menjadi pemikiran kami yang sudah purna sudah mantan untuk mengharapkan tipe Jaksa Agung yang ideal, karena nanti akan sangat menentukan bagi lembaga Kejaksaan sendiri dan juga bagi para pencari keadilan di republik ini," kata Dhono.

Menurutnya, Jaksa Agung perlu diangkat dari kalangan internal baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun. Sedangkan bagi calon yang bersal dari luar lingkup Kejaksaan dianggap memiliki beberapa pertimbangan.

"Jaksa Agung itu dari kalangan internal, baik yang masih aktif atau yang sudah purna. Tapi yang purna juga dibatasi jangan sampai yang sudah manula. Atau mereka menganggap perlu dari luar untik mewarnai calon Jaksa Agung yang akan diangkat, itu juga ada pertimbangan positif negatif," kata Dhono.

Sedangkan calon yang bersasal dari internal dan juga pernah bekerja di institusi lain, disebut perlu juga dipertimbangkan. Pertimbangan ini antara lain terkait pengalaman tugas selama di instansi tersebut.

"Calon yang berasal dari internal, tapi yang mempunyai pengalaman bertugas di luar institusi kejaksaan. Mereka tentu harus dinilai, apakah pengalaman tugas diluar memberikan nilai tambah apa bila diserahi tugas pemimpin Kejaksaan," tuturnya.

Baca juga: Silat Lidah Para 'Yang Mulia' Terkait Kasus Suap Bupati Jepara

Dhono berharap nantinya Jokowi dapat memperhatikan masukan, dari kalangan internal Kejaksaan dalam menantukan Jaksa Agung. Dia juga berharap Jaksa Agung tidak dari kalangan politisi.

"Presiden kita harapkan dalam memilih Jaksa Agung hendak memperhatikan dari kalangan internal Kejaksaan, bagaimana caranya beliau mendengar dari kalangan internal. Kalau bisa jangan yang terlibat politik praktis," tuturnya.

Senada dengan Dhono, Mantan Direktur Penyidikan Kejagung Chairul Imam mengatakan calon Jaksa Agung perlu dari kalangan internal. Hal ini dikarenakan seorang Jaksa Agung perlu mengetahui SOP dan persoalan yang dihadapi personilnya.

"Semua keputusan dibuat Jaksa Agung. Oleh karena itu Jaksa Agung harus mengerti semua pekerjaan SOP dan personilnya di Kejaksaan. Kepekaan hukum harus dimiliki semua Jaksa, apalagi seorang Jaksa Agung," kata Chairul.

Sementara itu, Mantan Puspenkum Kejagung Barman Zahir, menyebut Jaksa Agung tidak dapat di intervensi oleh siapa pun. Dia menyebut saat ini terdapat beberapa orang dalam internal Kejaksaan yang dianggap mampu sebagai Jaksa Agung.

"Jaksa Agung itulah pejabat yang merupakan sangat teknis, strategis. Tidak bisa di intervensi siapa pun juga, ini yang sangat diharapkan rakyat kita sebagai pencari keadilan," tuturnya.



Tonton Video Bocoran Ma'ruf Amin Soal Susunan Kabinet:

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/asp)