.webp)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan pihaknya sudah melakukan audiensi dengan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini terkait dengan seleksi calon pimpinan KPK, yang prosesnya tengah berlangsung.
Panitia Seleksi Capim KPK melibatkan BNPT untuk mencegah lembaga antirasuah tersebut dipimpin oleh orang yang berpaham radikal. Menurut Suhardi, dalam audiensi tersebut, para pegawai KPK setuju jika lembaganya dipimpin oleh orang yang moderat.
"Saya tanya kepada mereka (Wadah Pegawai), sependapatkah Anda bahwa pimpinan KPK harus moderat?" kata mantan Kabareskrim Polri itu dalam Blak blakan detikcom yang tayang pada Jumat (19/7).
Mendapat pertanyaan seperti itu, mereka kompak menjawab, "Sependapat."
Kepada Suhardi, para pegawai KPK juga menegaskan komitmen nasionalisme mereka yang diwujudkan dengan memerangi korupsi. Dia pun meminta publik tak menilai seseorang dari penampilan fisiknya saja.
Perilaku radikalisme tak bisa hanya dilihat dari penampilan fisik seseorang saja. Misalnya, berjanggut, kening ada bekas tanda hitam, atau mengenakan celana cingkrang atau batas bawah di atas mata kaki. Seseorang berpaham radikal bisa saja mengubah penampilan menjadi klimis agar bisa diterima masyarakat, terutama di lembaga pemerintahan.
Dalam memerangi radikalisme, kata Suhardi, BNPT tak hanya melihat dari penampilan seseorang saja. "Yang kita perangi adalah pemikiran pemikiran yang sifatnya destruktif."
Menurut Suhardi, pemikiran destruktif itu bisa masuk ke mana saja. Di kampus-kampus, kantor pemerintahan, kementerian, juga perusahaan-perusahaan BUMN.
Sudah lama BNPT terlibat dalam proses seleksi pemilihan rektor atau dekan perguruan tinggi. BNPT juga masuk ke kementerian-kementerian untuk memberikan ceramah membendung paham radikal.
Selengkapnya tonton Blak blakan Kepala BNPT, "Radikalisme dan Dilema Pemulangan Eks ISIS" di detikcom.
(erd/jat)
