.webp)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan saat ini sulit memulangkan warga negara Indonesia eks simpatisan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) di Suriah. Dia menjelaskan beberapa permasalahannya.
Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Ttahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme menyatakan siapa pun yang keluar dari area konflik harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kedua, mereka yang pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS sudah tidak memiliki dokumen kewarganegaraan karena dibakar atau dibuang.
Ketiga, mereka yang menjadi relawan maupun kombatan ISIS kemungkinan besar sudah sangat radikal. Jika dipulangkan begitu saja ke Indonesia, dikhawatirkan justru akan memberikan pengaruh negatif kepada warga di Tanah Air.
"Kita harus lakukan screening ekstrahati-hati terhadap mereka. Tapi, terkait teknis, waktu, dan tempat, pemerintah belum memutuskan," kata Suhardi dalam Blak-blakan detikcom.
Ia merujuk sejumlah negara di Eropa dan Australia yang tak sembarangan menerima warganya yang bergabung ke ISIS untuk kembali. Umumnya mereka hanya menerima anak-anak dengan usia tertentu. Perempuan pun, yang selama ini dianggap hanya sebagai korban karena diajak suami, juga tak dikembalikan. Sebab, dalam beberapa kasus, justru perempuan bisa lebih radikal daripada laki-laki.
Suhardi mencontohkan kasus peledakan bom di Surabaya pada 13 Mei 2018. Salah satu pelaku adalah Puji Kuswati (43), yang mengajak dua anaknya, Famela (9) dan Firman (12), meledakkan diri dengan bom yang diikatkan pada tubuh mereka.
Baca juga: Dari Reserse hingga Pengayom Mantan Teroris |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Begitu juga dengan istri dan dua anak terduga teroris Abu Hamzah. Setelah dikepung polisi selama lebih dari 10 jam, dia malah meledakkan diri di rumahnya di Jalan Cendrawasih, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Rabu (13/3/2019) dini hari.
"Dalam beberapa kasus (wanita) lebih radikal daripada laki laki. Ini harus hati hati," kata Suhardi.
Alumnus Akademi Kepolisian 1985 itu mengaku belum punya data pasti berapa sebetulnya jumlah WNI yang terlibat ISIS di Suriah. Sebab, dokumen resmi kewarganegaraan dipastikan sudah tak ada. "Kami kan belum lihat sendiri. Mereka mengakunya WNI, tapi kan dokumen tidak ada," kata dia.
Selengkapnya tonton Blak blakan Kepala BNPT: "Radikalisme dan Dilema Pemulangan Eks ISIS" di detikcom.
(erd/jat)
