Adnan Buyung: SBY Masih Tebang Pilih Kasus Korupsi

Yogyakarta - Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menilai satu tahun pemerintahan SBY-JK belum menunjukkan prestasi untuk bidang hukum. Utamanya dalam hal pemberantasan korupsi, SBY berjalan lamban sekali dan terkesan tebang pilih."Di bidang hukum secara menyeluruh memang belum berhasilah SBY memenuhi janjinya untuk melakukan perbaikan khususnya pemberantasan korupsi," kata Buyung di sela-sela memantau sidang kasus Bupati OKU Selatan, Muhtadin Serai, di kantor Pengadilan Negeri Bantul, di Jl Prof Supomo, Senin (17/10/2005).Buyung mengatakan, dalam pemberantasan korupsi, SBY juga berjalan lamban sekali. Terkesan masih melakukan 'tebang pilih,' yakni hanya mengekspos beberapa kasus saja. Itu pun tidak ada kelanjutan secara jelas sejauh mana penyelesaiannya."Jadi dalam bidang hukum pemerintahan ini belum kelihatan gregetnya. Jadi kalau harus dinilai untuk bidang hukum saya kira paling ketinggalan, di samping bidang ekonomi. Saya kira untuk reshuffle tidak hanya ekonomi saja tapi juga bidang hukum," katanya.Ia kemudian mencontohkan kasus korupsi di KPU. Kenapa hanya membatasi pada tiga orang yang jadi tersangka Padahal yang menerima uang itu adalah semua anggota KPU. "Ini kan namanya tebang pilih," tegas mantan anggota KPU itu sekali lagi.Abang, panggilan akrabnya, mencontohkan kasus kredit macet di Bank Mandiri dengan tersangka ECW Neloe, kenapa hanya dia sendiri saja yang dijadikan tersangka. "Dia tidak sendiri dan tidak bertepuk tangan sebelah. Itu harusnya ada tersangka lain. Yang menerima bagaimana kok tidak diperiksa sebagai tersangka," katanya.Menurut dia, kalau SBY masih mau mengharapkan legitimasi dan dukungan kuat dari rakyat dan setelah satu tahun dia tidak berhasil menunjukkan kinerja yang membuat masyarakat puas, maka dia harus mengganti orang-orang di kabinetnya. Bila tidak, legitimasi SBY akan semakin merosot sehingga orang akan kehilangan kepercayaan. "Sayangnya management of power SBY itu tidak kelihatan gregetnya. Untuk mengembalikan kepercayaan pada masyarakat, SBY paling tidak harus segera melakukan reshuffle," demikian Buyung. (nrl/)