Mensos: Jatim, NTB & Sultra Rawan

Jakarta - Pemerintah mengindikasikan ada tiga provinsi rawan dalam penyaluran subsidi langsung tunai (SLT) kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tiga provinsi itu yakni Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tenggara (Sultra)."Masyarakat ketiga daerah itu kalau tidak cocok melakukan protes keras lalu juga melakukan pembakaran balai desa," kata Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah saat ditemui detikcom di kantor Departemen Sosial (Depsos), Jalan Salemba Raya, Jakarta, Senin (17/10/2005). Pemerintah akan lebih berhati-hati dalam pendataan warga yang berhak menerima SLT BBM untuk tahap II. Ada tiga langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk menghindari salah sasaran penerima SLT. Pertama, nama-nama penerima SLT akan ditempelkan di setiap Rukun Tangga (RT). "Nama-nama akan diumumkan secara terbuka akan ditempel di setiap RT sehingga bisa dicek oleh masyarakat secara langsung," kata Mensos. Kedua, masyarakat diimbau melapor ke Pos Pengaduan Penyaluran SLT BBM yang didirikan di setiap kantor kecamatan jika terjadi salah sasaran penerima SLT. "Kalau ada warga yang seharusnya menerima tapi tidak menerima, laporlah ke Pos Pengaduan," tandasnya. Ketiga, pemerintah akan menyebarkan 14 kriteria penerima SLT BBM. "Kriteria ini supaya diketahui masyarakat agar tidak asal protes saja," kata Mensos. Menurut Mensos, hingga saat ini dana SLT yang sudah disalurkan PT Pos ke masyarakat sekitar Rp 834 miliar. Dana itu sudah diberikan kepada sekitar 2.782.684 KK. Sementara total KK yang sudah tercetak sebagai penerima SLT sebanyak 14.227.012 KK. Total SLT BBM untuk tahap I sendiri sebesar Rp 4,420 triliun. Dari jumlah itu yang sudah diterima kantor pos sekitar Rp 3,65 triliun. Sisa kekurangannya masih dalam pengiriman terutama ke wilayah-wilayah yang sulit dicapai. (iy/)