"Pada prinsipnya, kewenangan soal reshuffle murni hak presiden. Tentu kalau ada reshuffle itu tentu sudah dibicarakan, dibahas, dipikirkan secara matang oleh Pak Jokowi," ujar Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding saat dihubungi Senin (15/7/2019).
Karding menyebut, reshuffle dapat dilakukan di beberapa kementerian untuk pemanasan maupun konsolidasi yang kokoh. Sehingga menurutnya, pemerintahan dapat bergerak lebih cepat sesuai harapan Jokowi.
"Malah bisa jadi untuk beberapa bidang kementerian butuh pemanasan lebih awal, bisa juga. Atau bisa juga beliau butuh konsolidasi yang lebih kokoh, lebih utuh," kata Karding.
"Sehingga di ujung masa pemerintahan beliau ini, yang pertama ini beliau bisa bergerak lebih cepat lagi sesuai dengan harapan-harapan beliau," sambungnya.
Namun, Karding mengatakan pihaknya akan setuju keputusan yang diambil Jokowi terkait penyusunan kabinet ini. Terlebih menurutnya, reshuffle merupakan hak presiden.
"Jadi pada prinsipnya, kita setuju saja apapun keputusan beliau. Apalagi memang reshuffle itu adalah hak beliau," tuturnya.
Sebelumnya, parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) segera bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi. Selain koalisi pemerintahan, isu reshuffle turut diangkat dalam pertemuan itu.
"Dalam bulan ini (pertemuan KIK dan Jokowi). Bahkan barangkali kalau isu yang selama ini menggelinding soal reshuffle itu akan dilakukan, mungkin akan reshuffle," ujar Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Kendati demikian, Arsul mengatakan soal reshuffle kabinet ini Jokowi masih mempertimbangkan bakal dilakukan sebelum pelantikan atau tidak. Jokowi, menurut dia, hingga saat ini belum memutuskan hal itu.
Simak Video "Korupsi Menteri dan Isu Resuffle Kabinet"
Simak Video "Ada Isu Reshuffle Lagi, Megawati Percayakan ke Jokowi"
[Gambas:Video 20detik]
(dwia/jbr)
