Selasa 16 Juli 2019, 09:24 WIB
KPK Tak Awasi Pemilihan DKI Tapi Tak Ragu Tindak Politik Uang
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: Ari Saputra/detikcom)
FOKUS BERITA:
Mencari Pengganti Sandiaga
Jakarta -
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengawasi dan memantau proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. KPK menyatakan tak mengawasi, namun siap menindak bila ada politik uang.
"Kami tidak mengawasi, hanya mengajak agar tidak main uang. Tapi kalau ada fakta dan ada informasi yang valid bahwa ada permainan uang maka KPK tidak akan ragu-ragu untuk menindak," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif lewat pesan singkat, Senin (15/7/2019) malam.
KPK terus berulang-ulang mengingatkan pemilihan pejabat publik untuk bebas dari praktik politik uang. Syarif mengatakan politik uang merusak demokrasi.
Praktik politik uang yang dilakukan pejabat publik juga berpotensi memicu perilaku koruptif ketika sudah menjabat.
"Dari dulu KPK selalu mengharapkan pemilihan pejabat publik harus bebas dari praktik-praktik uang...karena hal seperti itu akan merusak sendi-sendi demokrasi dan akan menimbulkan korupsi lanjutan, jika mereka menjadi pejabat," kata Syarif.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest meminta KPK ikut andil dalam pemilihan Wagub DKI. Pemantauan yang dilakukan KPK, dinilai PSI bisa mencegah terjadinya jual-beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI. PSI mengaku mendengar ada politik uang dalam pemilihan DKI-2 tersebut.
"Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini," terang Rian dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (15/7).
"Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu," kata Rian
Simak Video "Jalan Panjang Mencari Wagub DKI Baru"
Simak Video "Rian Ernest Bicara Asal-Usul Dugaan Politik Uang di Pilwagub DKI"
[Gambas:Video 20detik]
(jbr/dwia)
"Kami tidak mengawasi, hanya mengajak agar tidak main uang. Tapi kalau ada fakta dan ada informasi yang valid bahwa ada permainan uang maka KPK tidak akan ragu-ragu untuk menindak," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif lewat pesan singkat, Senin (15/7/2019) malam.
KPK terus berulang-ulang mengingatkan pemilihan pejabat publik untuk bebas dari praktik politik uang. Syarif mengatakan politik uang merusak demokrasi.
"Dari dulu KPK selalu mengharapkan pemilihan pejabat publik harus bebas dari praktik-praktik uang...karena hal seperti itu akan merusak sendi-sendi demokrasi dan akan menimbulkan korupsi lanjutan, jika mereka menjadi pejabat," kata Syarif.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest meminta KPK ikut andil dalam pemilihan Wagub DKI. Pemantauan yang dilakukan KPK, dinilai PSI bisa mencegah terjadinya jual-beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI. PSI mengaku mendengar ada politik uang dalam pemilihan DKI-2 tersebut.
"Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini," terang Rian dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (15/7).
"Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu," kata Rian
Simak Video "Jalan Panjang Mencari Wagub DKI Baru"
Simak Video "Rian Ernest Bicara Asal-Usul Dugaan Politik Uang di Pilwagub DKI"
[Gambas:Video 20detik]
(jbr/dwia)
