Geger Isu Politik Uang Wagub DKI, Apa Bukti PSI?

Foto: Ilustrasi pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno (Edi Wahyono)

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuat geger dengan melempar isu dugaan politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan persekongkolan terkait syarat kuorum dalam pemilihan Wagub DKI di DPRD.

PSI nampak serius merespons isu dugaan politik uang tersebut, sampai-sampai membuat konferensi pers khusus soal isu tersebut. Lantas bukti apa yang dimiliki PSI?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar," kata Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (15/7/2019).

"Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu," imbuhnya.

Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest. (Foto: Lamhot Aritonang)

PSI Bahkan meminta KPK ikut andil dalam pemilihan Wagub DKI. Pemantauan yang dilakukan KPK, dinilai PSI bisa mencegah terjadinya jual-beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI.

"Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini," terang Rian.

Isu dugaan politik uang dalam pemilihan pengganti Sandiaga Uno direspons oleh sejumlah fraksi di DPRD. Gerinda selaku partai yang punya wewenang mengajukan calon wagub satu suara meminta PSI membuktikan dugaan tersebut.

"Kalau saya begini. Itu sah bicara, tapi kan harus dibuktikan. Di Jakarta ada perangkat hukum. Ada indikasi seperti itu, harusnya kan ada buktinya," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni.

Begitu pula dengan PKS. Fraksi PKS menegaskan bahwa isu yang dilempar PSI bisa mendiskreditkan DPRD DKI. Karena itu, Fraksi PKS DPRD DKI meminta PSI membuktikan.

"Pertama, yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota Dewan. Kalau dibilang begitu, bisa menjatuhkan anggota Dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ucap Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Fraksi PDIP DPRD DKI. PDIP meminta PSI menyebutkan nama pelaku, supaya tak main tuduh-menuduh.

"Dapatnya dari mana (infonya)? Suruh sebutin namanya, jangan menduga-duga. Saya yang sudah di dalam saja enggak tahu, kok dia yang di luar tahu, jadi jangan menduga-duga," terang Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Fraksi Gerindra sendiri menegaskan tidak ada bagi-bagi uang dalam proses pemilihan Wagub DKI. Sementara PKS menjamin pihaknya tidak menyebar uang kepada anggota Dewan.

Dari sisi proses pemilihan, PDIP merasa masih berjalan normal. Fraksi partai berlambang banteng moncong putih itu justru kaget oleh isu yang dilontarkan PSI.

"Pansus fine-fine saja karena sampai dengan detik ini masih normal. Belum ada info-info soal itu, gitu loh. Makanya saat ada informasi seperti ini, ya kaget juga," tutur Gembong.