Tiru Gaya Orba Atasi Teroris, JK Ambil Jalan Pintas

Tiru Gaya Orba Atasi Teroris, JK Ambil Jalan Pintas

- detikNews
Minggu, 16 Okt 2005 12:47 WIB
Jakarta - Membunuh nyamuk dengan palu godam yang sangat besar. Berlebihan. Itulah tanggapan atas pernyataaan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan meniru gaya orde baru (orba) untuk membatasi pesantren dalam menangani teroris."Itu satu jalan pintas yang pemalas," ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Yudi Latif ketika dihubungi detikcom, Minggu (16/10/2005).Seperti diberitakan, Sabtu 15 Oktober kemarin malam, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah akan meniru kebijakan orba untuk menangani tindak tanduk teroris. Caranya, akan ada pembatasan kegiatan di lingkungan pesantren. Menurut Yudi, pernyataan Wapres itu sangat rawan penyalahgunaan. Sebab, dalam situasi krisis seperti sekarang ini, akan terjadi pembesaran skala konflik. Pembesaran skala konflik itu diakibatkan persaingan kekuasaan dan ekonomi. "Orang menggunakan kekuasaan untuk menekan kelompok tertentu. Dengan kewenangan yang luas untuk mengfiltrasi dan menjalankan rezim keamanan, akan memakan korban yang belum tentu bersalah," papar Yudi. Bila pernyataan Kalla ini akhirnya dijalankan pemerintah, maka lanjut Yudi, nasib para korban akibat penanganan teroris itu akan seperti para korban stigma PKI pada zaman orba. Tidak hanya itu. Yudi menilai, pembatasan gerak-gerik pesantren oleh aparat akan menjadi pintu masuk tentara untuk merebut kembali otoritasnya yang hilang. "Langkah ini sebenarnya bunuh diri. Jusuf Kalla tidak memikirkan itu," kritik pengamat yang juga berasal dari Universitas Paramadina ini. Lantas bagaimana caranya? Yudi mengusulkan, sebaiknya pemerintah memperkuat sumberdaya intelijen. "Intelijen kita sangat terbelakang, baik sarana maupun kemampuan," tuding Yudi.Selain memperkuat jajaran intelijen, pemerintah seharusnya juga memperkokoh barisan kepolisian, bukan tentara apalagi TNI Angkatan Darat (AD). Sebab, di negara ini tidak ada ancaman perang dari luar negeri, melainkan ancaman sipil. "Kalau perlu, tentara di konversikan ke polisi. Karena memang tidak ada ancaman perang. Kita juga bisa memperkuat tentara di udara dan laut, bukan darat," ketus Yudi. (ism/)


Berita Terkait