JK Sarankan Jatah Menteri Sesuai Kursi DPR, PDIP: Seperti Arahan Jokowi

Jakarta - PDIP sepakat dengan saran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar partai yang kursinya sedikit tak mendapat jatah menteri lebih banyak. PDIP menyebut saran JK sesuai dengan arahan Jokowi sebelumnya.

"Sepakat, ini sesuai arahan Jokowi sebelumnya bahwa logika pembagian menteri untuk parpol-parpol menggunakan logika proporsional," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Golkar Dukung Saran JK: Idealnya Jatah Menteri Sesuai Kursi di DPR

Jika pertimbangan menteri ditambahkan dengan etnis dan geografis sesuai saran JK, menurut Eva akan lebih baik. Namun, Eva mengusulkan penyusunan kabinet juga mempertimbangkan kapasitas gender.

"Saya sih lebih mengusulkan pertimbangan gender, karena dalam RPJMN maupun RPK pendekatan pembangunan (nawacita) mengintegrasikan keadilan gender (sesuai usulan Pak JK yaitu gender wilayah dan etnis) dan pemberdayaan perempuan," ujarnya.

Baca juga: PKB: Saran JK soal Kabinet Rasional, tapi Presiden Bebas Menentukan

Menurut Eva, Jokowi sebaiknya mengimplementasikan pendekatan keadilan gender dalam kabinetnya. Dengan begitu, Eva menilai pertumbuhan yang berkualitas bisa dicapai.

"Yang terakhir ini yang berdampak langsung pada SDGs dan sustainability. Jadi bagusnya Pak Jokowi mengimplementasikan secara konsisten pendekatan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan, akuntabilitas, keberlanjutan, dengan mengangkat kabinet yang berimbang antara pria dan perempuan. Termasuk membuatnya berseling, jika menterinya laki, maka wakilnya perempuan, dan sebaliknya," jelas Eva.

"Ini yang dipraktikkan di Swedia, Chile, Kanada, dan lain-lain, sehingga pertumbuhan secara berkualitas dan berkelanjutan bisa dicapai," imbuhnya.

Baca juga: PPP Tanggapi Saran JK ke Jokowi soal Kabinet: Intinya Proporsionalitas

Sebelumnya, JK menyarankan Presiden Jokowi mempertimbangkan harmonisasi wilayah, suku, agama, dan politik dalam menyusun kabinet nantinya. JK juga menyarankan parpol yang kursinya sedikit tidak mendapat jatah lebih banyak.

"Jadi tidak saja asal partai, ndak. Harus ada harmonisasi, baik dari harmonisasi antarwilayah dan suku, agama, politik. Harmonsiasi dalam tingkat kemampuan, profesionalisme. Itulah baru bisa terjadi suatu yang dapat didukung semua pihak, didukung oleh seluruh rakyat," kata JK saat mengisi kuliah umum kepada peserta diklat Lemhannas di Istana Wakil Presiden, Kamis (11/7).




(azr/knv)