Round-Up

JK Beri Angin Koalisi Jokowi Dijatah Kursi Menteri

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 11 Jul 2019 07:11 WIB
Presiden dan wapres terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin. (Foto: Pradita Utama)
Jakarta - Setelah ditetapkan menjadi presiden terpilih, salah satu langkah strategis yang akan dilakukan Joko Widodo (Jokowi) adalah membentuk formasi kabinet di periode keduanya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jokowi di Pilpres 2019 berhak mendapat jatah menteri.

Adapun parpol yang mengusung Jokowi adalah PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, PSI. Belakangan, PBB besutan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan jajaran menteri saat sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan jajaran menteri saat sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (Foto: Rengga Sancaya)

JK yang menjadi wapres di periode pertama Jokowi menuturkan partai pendukung Jokowi boleh saja mengusulkan nama menteri yang sebanding dengan jumlah kursi di DPR. Namun, dia menegaskan keputusan merupakan hak prerogatif Jokowi.


"Ya partai pendukung presiden yang mendukung di DPR berhak mendapat jatah menteri, itu berhak," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Menteri yang mewakili parpol, kata JK, dirasa perlu guna pihak pemerintah (eksekutif) mendapatkan dukungan dari parpol pengusung di DPR (legislatif). Namun Jokowi diyakini juga tetap akan menunjuk nama-nama dari kalangan profesional untuk mengisi pos menteri.


"Jadi kalau tidak ada wakil di kabinet, bagaimana pemerintah mendapat dukungan di DPR dari partai yang bersangkutan, selalu begitu. Silakan aja, tapi yang menentukan siapanya, berapanya itu presiden," jelas JK.

Sejauh ini, parpol koalisi Jokowi ada yang sudah terang-terangan menawarkan calon menterinya, ada pula yang akan menawarkan bila diminta Jokowi. Jokowi masih memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk mematangkan kabinet di periode kedua.
selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Rachmawati Menang di MA soal Penetapan Presiden, KPU Beri Tanggapan"
[Gambas:Video 20detik]