JK Beri Angin Koalisi Jokowi Dijatah Kursi Menteri

Presiden dan wapres terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin. (Foto: Pradita Utama)

Jakarta - Setelah ditetapkan menjadi presiden terpilih, salah satu langkah strategis yang akan dilakukan Joko Widodo (Jokowi) adalah membentuk formasi kabinet di periode keduanya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jokowi di Pilpres 2019 berhak mendapat jatah menteri.

Adapun parpol yang mengusung Jokowi adalah PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, PSI. Belakangan, PBB besutan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan jajaran menteri saat sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (Foto: Rengga Sancaya)

JK yang menjadi wapres di periode pertama Jokowi menuturkan partai pendukung Jokowi boleh saja mengusulkan nama menteri yang sebanding dengan jumlah kursi di DPR. Namun, dia menegaskan keputusan merupakan hak prerogatif Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya partai pendukung presiden yang mendukung di DPR berhak mendapat jatah menteri, itu berhak," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Menteri yang mewakili parpol, kata JK, dirasa perlu guna pihak pemerintah (eksekutif) mendapatkan dukungan dari parpol pengusung di DPR (legislatif). Namun Jokowi diyakini juga tetap akan menunjuk nama-nama dari kalangan profesional untuk mengisi pos menteri.

"Jadi kalau tidak ada wakil di kabinet, bagaimana pemerintah mendapat dukungan di DPR dari partai yang bersangkutan, selalu begitu. Silakan aja, tapi yang menentukan siapanya, berapanya itu presiden," jelas JK.

Sejauh ini, parpol koalisi Jokowi ada yang sudah terang-terangan menawarkan calon menterinya, ada pula yang akan menawarkan bila diminta Jokowi. Jokowi masih memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk mematangkan kabinet di periode kedua.

Diminta Tak Asal Pilih

Direktur Eskekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan melihat beban politik Jokowi pada periode keduanya nanti bakal lebih ringan ketimbang periode pertama. Dengan kondisi itu, Jokowi diharapkan berani mengisi kabinetnya dengan orang-orang profesional non-parpol. Dia diharapkan tak asal pilih menteri.

Pada periode pertama (2014-2019), Jokowi dinilai punya dua beban politik utama. Pertama, kepentingan supaya bisa dicalonkan kembali di Pilpres 2019. Kedua, memperolah dukungan politik dari DPR agar agenda pemerintahannya lancar. Kini, menjelang periode kedua (2019-2024), beban politik pertama sudah tak ada, tinggal tersisa beban nomor dua. Jokowi dinilai sudah bisa memilih menteri dengan lebih bebas tanpa dipengaruhi beban politik.

Jokowi diminta tidak asal pilih menunjuk nama menteri di periode 2019-2024 bersama wapres terpilih Ma'ruf Amin. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

"Dalam menentukan komposisi kabinet, Presiden harus lebih independen sekarang," kata Djayadi Hanan, Sabtu (6/7). Menurutnya, agar kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin bisa bekerja efektif, maka 50% menteri lebih baik adalah orang profesional non-parpol.

Bagaimana cara agar para parpol tidak sakit hati? Jokowi dinilai perlu menjelaskan secara objektif bahwa dia harus menuntaskan kerjanya di periode kedua. Kalangan profesional yang dikenal mumpuni mengeksekusi program harus diberi tempat. Meski begitu, dukungan parpol tidak bisa diabaikan. Soalnya, bila mereka 'ngambek', bisa-bisa program Jokowi-Ma'ruf terjegal di DPR. Akomodasi politik perlu tetap ada.