Oleh DKPP, komisioner KPU Ilham Saputra dinyatakan melanggar kode etik karena tidak tegas saat menangani posisi caleg Hanura, Sisca Dewi. Kasus ini berawal dari gugatan ini diajukan atas nama Tulus Sukariyanto selaku pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari Partai Hanura Dapil Jawa Timur VIII. Gugatan masuk dengan nomor perkara 61-PKE-DKPP/IV/2019.
Dalam gugatannya, Tulus menyatakan dirinya sebagai PAW Dossy Iskandar Prasetyo dalam pencalonan anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VIII. Hal ini juga, menurutnya, didukung dengan SK PAW anggota DPR RI yang dikeluarkan oleh Partai Hanura.
Namun, dalam penetapannya, KPU menyatakan pengganti Dossy Iskandar adalah Sisca Dewi Hermawati, bukan Tulus. Sedangkan Sisca Dewi disebut telah dikeluarkan dari Partai Hanura karena sedang menjalani proses hukum. KPU juga disebut telah menghambat atau mempersulit proses PAW.
DKPP menyatakan Ilham tidak tegas dalam memproses PAW. DKPP menyebut Ilham telah melanggar peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6, 10, 11, dan 15 terkait kode etik dan pedoman perilaku.
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu III Ilham Saputra selaku anggota KPU RI terhitung sejak dibacakannya putusan ini," ujar ketua majelis Harjono saat membacakan putusan dalam sidang di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
 Ilham Saputra (Ari Saputra/detikcom) |
Sementara itu, komisioner Evi Novida Ginting mendapat sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang. Putusan ini berawal dari gugatan Adly Yusuf Saepi selaku peserta calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, yang juga mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sultra, periode 2014-2019.
Simak Video "Lantik Pejabat Lingkup DKPP, Mendagri: Tetap Independen"
[Gambas:Video 20detik]
