Saat Pempek Kaki Lima Kena Pajak di Palembang

Jakarta - Pemkot Palembang saat ini mulai mengenakan pajak 10 persen terhadap para PKL baik yang menjual pecel lele, pempek, ataupun makanan lainnya. Kebijakan ini membuat warga mengeluh karena Pemkot sebelumnya baru menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Wali Kota Palembang Harnojoyo ketika ditemui di kantornya, Selasa (9/7/2019), mengatakan pajak 10 persen itu sebenarnya sudah diterapkan jauh hari. Namun, untuk kali ini, Pemkot mulai memasang alat pemantau e-tax, sehingga semua transaksi akan terpantau. Dia mengatakan penerapan pajak itu untuk mengejar target PAD Rp 1,3 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saat ini kita mulai menerapkan untuk mengenakan pajak 10 persen kepada semua pengusaha. Pedagang pecel lele, rumah makan, sampai pengusaha kuliner," kata Harnojoyo.

Dengan pemasangan alat itu, Harnojoyo ingin penarikan pajak, khususnya bidang kuliner, lebih maksimal. Termasuk tidak ada tipu-tipu dalam pembayaran pajak di Kota Palembang.

"Saat mereka mendirikan izin buat rumah makan, usaha, atau sebagainya itu sudah dititipkan pajak Rp 10 persen. Jadi omzet mereka inilah yang dikenai pajak. Selama ini mereka bayar, tapi tidak sesuai," ujar Harnojoyo.

Sedangkan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Palembang Sulaiman Amin menjelaskan, tidak semua pedagang bisa kena aturan tersebut. Hanya pedagang beromzet Rp 3 juta per bulan yang kena pajak itu.

"Jadi tidak semua pedagang kena pajak 10 persen. Mereka yang kami pasangi alat itu yang omzetnya mencapai Rp 3 juta per bulan," terangnya.

(Sebelumnya ditulis pedagang yang kena pajak adalah yang beromzet Rp 3 juta / hari. Namun Sulaiman meralat keterangan. Dia menyatakan pedagang kena pajak adalah yang beromzet Rp 3 juta / bulan)

Pemasangan alat e-tax, diakui Sulaiman, mulai diberlakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama terkait upaya pemanfaatan pajak daerah.

"Kami mau transparan karena selama ini banyak yang tidak bayar pajak. Sekarang kita lihat ke depan, sasarannya pun yang omzetnya sudah besar. Tidak mungkinlah ya omzet kecil dikenai pajak," ungkap Sulaiman.

Namun kebijakan itu tak disetujui warga. Pemkot baru saja menaikkan PBB bagi warganya.

"Tagihan PBB kami naik secara drastis pada tahun ini, dari awal Rp 239 ribu sekarang jadi Rp 894 ribu. Ini sangat memberatkan warga," ujar salah seorang warga, Fathony, ketika ditemui di rumahnya