TKN Jawab Fahri soal Rekonsiliasi: Jokowi Bukan Mau Bungkam DPR

TKN Jawab Fahri soal Rekonsiliasi: Jokowi Bukan Mau Bungkam DPR

Tsarina Maharani - detikNews
Jumat, 05 Jul 2019 16:42 WIB
Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding (Foto: Eko Susanto/detikcom)
Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding (Foto: Eko Susanto/detikcom)
Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengatakan sang presiden terpilih tidak berniat membuat DPR diam dengan menarik oposisi menjadi menteri. Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding, menyatakan keinginan Jokowi untuk rekonsiliasi dengan kubu Prabowo Subianto semata demi persatuan bangsa.

"Karena Pak Fahri (Fahri Hamzah) sudah beda sejak awal dengan Pak Jokowi, diartikan untuk membungkam DPR. Sebetulnya nggak juga," kata Karding di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

"Dalam tradisi kita, satu koalisi pun masih saling mengkritik kok. Karena memang ada kewenangannya. Niat Pak Jokowi murni untuk membangun kebersamaan kembali," imbuh dia.



Ia mengatakan Jokowi pun tidak pernah memaksa. Karding menegaskan Jokowi hanya menginginkan ketegangan pascapilpres mereda.

"Itu pilihan pimpinan partai masing-masing. Tidak paksa. Niat Pak Jokowi ini kan baik, ingin mengurangi residu konflik pilpres. Tapi seperti misal PKS tetap ingin jadi oposisi, ya kita hargai itu," ucap Karding.



Lagipula, kata dia, fraksi-fraksi di DPR memiliki kewenangan untuk mengkritik pemerintah, meskipun mereka bagian dari pemerintahan. Karena itu, Karding menegaskan Jokowi tidak pernah berniat 'membungkam' DPR.

"Siapa yang mau bungkam? DPR kan menurut fungsinya bisa bicara apa saja, silakan ngomong. Nggak ada yang mau bungkam. Sudah ada fungsinya di UUD, masak presiden mau melawan UUD. Silakan bekerja sesuai UUD," tegas dia.



Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan presiden terpilih Jokowi agar tak 'menarik-narik' partai pro-Prabowo Subianto menjadi bagian dari pemerintahan. Ia menyebut Jokowi tak perlu membuat DPR diam dengan menarik oposisi jadi menteri.

"Sudahlah, final saja kalau dalam konstelasi ini. Di satu sisi Pak Jokowi dan kawan-kawan mantaplah jadi eksekutif. Nggak usah mikirin DPR dan nggak usah memikirkan akan membuat DPR itu suruh diam dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7).



Simak Juga 'Upaya Rekonsiliasi Pasca-Putusan Sidang Pilpres di MK':

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "TKN akan Kerahkan Massa pada 22 Mei, Tapi Bukan ke KPU"
[Gambas:Video 20detik]
(tsa/knv)