Perpres Jabatan Fungsional TNI, Wiranto: Tak Ada Iktikad Kembali ke Orde Baru

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menegaskan Perpres Perpres Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI bukan untuk mengembalikan dwifungsi ABRI ala Orde Baru. Tujuan penerbitan peraturan itu, menurut Wiranto, adalah mengatasi persoalan penumpukan personel.

"Nggak usah didebatkan. Memang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan menumpuknya personel semata itu. Tak ada keinginan iktikad kebijakan, yang tanda kutip, mengarahkan kembali ke Orde Baru," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2018).

Baca juga: MenPAN RB Tegaskan Tak Ada TNI Duduki Jabatan Sipil

Wiranto menjelaskan perpres ini diterbitkan untuk memaksimalkan potensi yang ada di tubuh TNI. Perwira yang berkompetensi akan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kemampuannya.

"Pasti tidak, Orde Baru tak seperti itu. Tapi bagaimana tenaga potensial tak menganggur dan dapat misi yang tepat. Sudah dipertimbangkan masak-masak. Tak perlu diributkan," imbuhnya.

Baca juga: Istana: Perpres 37/2019 Bukan untuk Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Wiranto siap menjamin bahwa peraturan ini tidak bertujuan membangkitkan dwifungsi seperti era Orde Baru. Wiranto meminta masyarakat tak perlu khawatir.

"Kami jamin tak kembali ke Orba," ujar Wiranto.

Baca juga: Perpres Jabatan Fungsional TNI Bukan untuk Jabatan Sipil

(knv/knv)