Provinsi Jawa Tengah menerima dua kali penghargaan secara berturut-turut, yaitu 2017 dan 2018. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan kuncinya adalah koordinasi dan niat untuk menyejahterakan masyarakat.
"Itu komitmen kepala dinas ketenagakerjaan kami, dan komitmen Pak gubernur (Jateng) dengan arahannya, kita harus bekerja untuk masyarakat," ujar Taj Yasin, di sela-sela acara penganugerahan Paritrana BPJS TK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taj Yasin menegaskan, di periode kedua pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini memang fokus untuk meningkatkan SDM dan menyejahterakan masyarakat.
"Ini yang penting, jadi kalau ada event-event atau peluang-peluang bagaimana menyejahterakan masyarakat kita harus dorong. Termasuk keselamatan masyarakat dalam bekerja," ujarnya.
Selain itu, beberapa upaya dilakukan guna mendukung pemerintah dalam implementasi program BPJS TK, seperti menyosialisasikan program tersebut. Apalagi masyarakat masih banyak menganggap antara program BPJS Kesehatan dan BPJS TK sama.
"Memang masyarakat ini perlu sosialisasi yang sangat masif. Karena masyarakat masih beranggapan BPJS Kesehatan dan BPJS TK dianggap masih sama, maka kita harus sosialisasi bahwa keduanya berbeda. Utamanya di masyarakat pesisir atau petani. Nah ini yang perlu kita dorong, " ujarnya.
Oleh karena itu, dengan upaya tersebut, Taj Yasin mengungkapkan saat ini tenaga kerja di Jawa Tengah yang non-formal sudah pada level 76 persen telah mengikuti kepesertaan BPJS TK.
"Apalagi yang formal tentu kita dorong. Mulai dari pemerintah, kita harus sadar bahwa apapun yang dilakukan pemerintah ini menjadi contoh. Maka kita sudah clear di dalam Pemerintah. Tinggal kita dorong yang non-formal ini, kita tingkatkan termasuk pelayanan di nelayan, dan petani Insyaallah kita tingkatkan tahun depan, " ujarnya.
Taj Yasin menambahkan, beberapa program Pemprov Jawa Tengah di antaranya adalah konsolidasi, dan mendekatkan diri kepada pemangku kepentingan yang ada di Pemerintah Jawa Tengah
"Mulai dari Pemkot kita ajak bareng-bareng. Yang paling adalah data, tidak mudah memperbaiki data. Sampai saat ini kami yang sudah mendapatkan predikat 2 kali, itu saja masih belum puas dengan data yang disajikan. Maka di era digital ini, perusahaan-perusahaan, sekolah tinggi, yang ada di Jawa Tengah ini ajak bareng-bareng untuk keterbukaan informasi," ujarnya.
Sebagai informasi, penghargaan tersebut merupakan inisiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan BPJS-TK sejak 2017 lalu. Dalam kesempatan ini, penghargaan juga diberikan kepada tiga kota, yaitu Kota Bitung, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Makassar.
Selain kepada pemerintah daerah, penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan besar, perusahaan menengah, dan UKM. Secara keseluruhan terdapat 45 penerima penghargaan baik dari Pemerintah Daerah, maupun perusahaan menengah dan UKM.
"Tahun ini, sebanyak 33 Pemerintah Provinsi, 105 Pemerintah Kabupaten Kota, 89 Perusahaan Skala Besar dan 80 Perusahaan Skala Menengah serta 33 UKM (Usaha Kecil dan Mikro) turut berpartisipasi untuk merebut Anugerah Paritrana", ujar Direktur Utama BPJS TK Agus Susanto.
Agus berharap penghargaan ini dapat mendukung harmonisasi seluruh regulasi yang ada terkait jaminan sosial dan bagi perusahaan agar mendukung tertib administrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, untuk mempertegas pentingnya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
"Pemberian penghargaan ini semata-mata agar perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat segera terwujud", pungkas Agus.
(mul/mpr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini