Polisi Usut Bisnis Kebun Jamaah Islamiyah yang Bisa Gaji Petinggi Rp 15 Juta

Jakarta - Kelompok terduga teroris Jamaah Islamiyah (JI) pimpinan Para Wijayanto memiliki usaha yang dijadikan sumber pendanaan kegiatan mereka. Salah satu bisnis kelompok ini adalah di bidang perkebunan. Namun polisi masih mendalami jenis-jenis usaha lain yang mereka geluti.

"Masih didalami tahapan pembangunan kekuatannya, kemudian sedang dikembangkan. Tahapan pembangunan kekuatan ini harus didukung oleh kemampuan ekonomi. Mereka juga sedang mengembangkan basic ekonomi mereka, yaitu ada beberapa usaha yang mereka bangun, antara lain perkebunan untuk membiayai organisasi JI ini," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Hal itu disampaikan Dedi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2019).

Dari bisnis tersebut, Para Wijayanto bisa menggaji petinggi-petinggi JI yang direkrutnya sebesar Rp 10-15 juta per bulan. Dia juga mendanai anggota-anggotanya berangkat ke Suriah untuk berlatih militer.

"Tentunya pejabat-pejabat di dalam struktur organisasi JI ini, ini juga digaji, besarannya Rp 10-15 juta," ucap Dedi.

Dedi menuturkan Densus 88 Antiteror belum menemukan adanya rencana serangan teror yang akan dilakukan kelompok Para Wijayanto. Dedi menerangkan fokus kelompok JI ini adalah merekrut dan melatih para anggotanya untuk menjadi kombatan andal.

Baca juga: Teroris Rekrutan Para Wijayanto Mampu Rakit Bom dan Operasikan Roket

"Saat ini jaringan JI ini memang terlihat belum akan melakukan rencana aksi terorisme di Indonesia. Tapi yang bersangkutan dengan kelompoknya saat ini sedang membangun kekuatan untuk membangun khilafah. Beda khilafah ISIS dengan JI," ucap Dedi.

"Kalau ISIS khilafah-nya sudah terbukti, beberapa waktu baik di Suriah maupun di Irak. Kalau JI ini mereka akan membangun khususnya di Indonesia," sambung dia.

Langkah membangun kekuatan militer bertujuan agar kelak dapat merealisasikan keinginan mereka mengubah sistem bernegara di Indonesia menjadi sistem khilafah.

"Masyarakat bisa membayangkan kalau organisasi ini tumbuh besar dan memiliki kekuatan massa dan ekonomi, maka tinggal menunggu waktu saja, tidak tertutup kemungkinan cita-cita mereka untuk menjadikan Indonesia khilafah," tutup Dedi.


(aud/fjp)