Ombudsman Minta Sekolah Coret Calon Siswa yang Manipulasi Dokumen

Jakarta - Ombudsman RI menilai harus ada sanksi tegas terhadap calon siswa yang memanipulasi dokumen dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Ombudsman berharap pihak sekolah berani mencoret calon siswa tersebut dari daftar.

"Kalau ada penyimpangan surat, kami meminta sekolah untuk menegakkan hukum. Yang memanipulasi itu dicoret saja," kata anggota Ombudsman Ahmad Suadi di Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Ombudsman Temukan Jual-Beli Kursi PPDB 2019 di Jabar, Minta Uang Dikembalikan

Suadi menyebut sanksi yang diberikan juga tak mesti membuat calon siswa tak bisa bersekolah. Dia mencontohkan sanksi alternatif yang bisa diberikan, yakni pemindahan ke sekolah lain.

"Bukan berarti mereka tidak sekolah, tapi disalurkan ke tempat lain. Jadi memang Kemendagri dan Kemendikbud harus tegas terhadap penyimpangan ini, kalau tidak ya semaunya saja," ujarnya.

Baca juga: Komisi X DPR: Ada Jual Beli KK demi Masuk Sekolah Favorit

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaiufuddin, sebelumnya menyebut ada praktik jual-beli kartu keluarga (KK) dalam PPDB 2019. Praktik itu dilakukan calon murid demi diterima di sekolah favorit.

"Ini bagaimana, apa sanksi yang kita berikan, harus tegas kalau terbukti ada ASN, kepala daerah, atau dinas-dinas dan sekolah yang terlibat, bahkan ada unsur keamanan yang terlibat dalam jual-beli KK yang nilainya bisa puluhan juta rupiah, bisa sehari jadi KK hanya untuk mendapatkan sekolah yang favorit," ucapnya.




Simak Juga 'Blak-blakan Mendikbud: Menjawab Kontroversi Sistem Zonasi':

[Gambas:Video 20detik]

(abw/idn)