Komisi X DPR: Ada Jual-Beli KK demi Masuk Sekolah Favorit

Jakarta - Komisi X DPR RI menyebutkan terjadi penyelewengan di dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Salah satunya terjadi jual-beli kartu keluarga (KK) palsu yang diduga melibatkan oknum sekolah dan calon murid.

"Setiap kebijakan ideal apa pun, selalu ada proses menyeleweng, dulu SKTM (surat keterangan tidak mampu) diselewengkan, sekarang dengan zonasi jarak, setengah murid SMP tertentu tiba-tiba mereka punya KK baru, di dekat sekolah SMA tertentu," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaiufuddin dalam diskusi di gedung Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Ketahuan Daftar Pakai Surat Domisili Palsu, 4 Siswa SMPN 1 Ponorogo Mundur

Komisi X DPR akan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil untuk menelusuri penyelewengan ini. Tindakan curang ini, menurutnya, pasti merugikan murid lainnya.

"Dengan dukcapil harus juga kita koordinasikan, bagaimana hal ini bisa terjadi, kalau kita evaluasi lagi, pasti orang tua kalau dilakukan dengan fair pasti mereka terima. Yang mereka tidak terima banyak penyimpangan yang terjadi yang merugikan orang tua dan murid yang jujur," ujarnya.

Baca juga: Pengaduan PPDB Jateng: Jarak Berubah hingga Token Hilang Misterius

Politikus Golkar ini ingin ada sanksi tegas bagi pelaku kecurangan. Dia mengatakan jual-beli KK yang dipakai untuk masuk ke sekolah itu nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

"Ini bagaimana, apa sanksi yang kita berikan, harus tegas kalau terbukti ada ASN, kepala daerah, atau dinas-dinas dan sekolah yang terlibat, bahkan ada unsur keamanan yang terlibat dalam jual-beli KK yang nilainya bisa puluhan juta rupiah, bisa sehari jadi KK hanya untuk mendapatkan sekolah yang favorit," ucapnya.

Baca juga: 238.971 Siswa Lolos PPDB SMA/SMK di Jabar

Hetifah juga menyinggung soal peran kepala dinas dan kepala daerah dalam PPDB dengan zonasi. Di beberapa daerah, menurut dia, ada kepala daerah yang hanya menampung sebagian protes masyarakat.

"Di beberapa daerah kami melihat penyimpangan yang sedikit banyak ada kepala dinas atau kepala daerah untuk mengakomodir aspirasi protes-protes yang muncul, yang bisa jadi protes ini mencerminkan sebagian aspirasi, tidak semua aspirasi," pungkasnya.


(abw/jbr)