Round-Up

PKS Bersiap Jadi Oposisi tapi Tetap Buka Opsi

Indra Komara, Ahmad Bil Wahid, Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Jumat, 28 Jun 2019 20:30 WIB
Kantor DPP PKS (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Prabowo-Sandiaga menyisakan pilihan bagi parpol koalisi. Bagi PKS, wacana jadi oposisi kritis terbuka tapi pintu opsi koalisi dengan pemerintah belum tertutup.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengajak parpol anggota Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo-Sandi untuk merapatkan barisan, merapatkan saf. Dia ingin sikap politik koalisi ini tetap konsisten.

"Saatnya kita merapikan saf untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang. Selama kita istikamah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," ujar Mardani dalam keterangan pers tertulis, Jumat (28/6/2019).



"Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat," sambung Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini.

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan belum ada keputusan untuk menjadi oposisi atau gabung ke koalisi Jokowi. Menurutnya, hal itu nanti ditentukan oleh Majelis Syuro PKS.

"Kita lihat perkembangan yang ada secara politik dan yang kedua adalah bagaimana sikap dari majelis syuro itu yang akan menjadi ... saya kan eksekutif, saya tidak bisa sendiri kecuali harus berdasarkan keputusan majelis syuro," kata Sohibul di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).



Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Partai Masyumi 'Hidup' Lagi, Singgung PKS Tak Tampung PA 212"
[Gambas:Video 20detik]