detikNews
2019/06/27 22:29:11 WIB

Round-Up

Anies Baswedan Persoalkan Besaran Kontribusi Tambahan

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Anies Baswedan Persoalkan Besaran Kontribusi Tambahan Ilustrasi, Anies Baswedan dan Ahok bertemu di Balai Kota pada masa lalu. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Kontroversi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk Pulau D reklamasi berlanjut. Gubernur Jakarta Anies Baswedan kini mempersoalkan besaran kontribusi tambahan 15 persen era Gubernur Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Isu kontribusi tambahan ini menyeruak kembali lewat Ahok. Ahok mengkritisi alasan Anies menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D atau yang sekarang disebut sebagai Pantai Maju itu, yakni berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2016 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pergub itu diteken era Ahok dan menjadi landasan penerbitan IMB oleh Anies. Ahok menyebut Anies pintar bicara. Menurut Ahok, IMB untuk bangunan di pulau reklamasi tak bisa terbit tanpa raperda yang dulu gagal lahir, raperda yang memuat kontribusi tambahan 15 persen.


"Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong, pergub aku sudah bisa untuk IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi yang ada kewajiban 15 persen dari NJOP dari pengembang untuk pembangunan DKI. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketuk palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" ujar Ahok, Rabu (19/6) pekan lalu.

Seharusnya, sahkan dulu raperda itu, baru kemudian IMB bisa terbit. Dengan gaya bertanya-tanya, Ahok seolah menyamakan Anies dengan anggota Dewan Kebon Sirih yang dulu menjadi seterunya, yakni anggota Dewan yang emoh mengesahkan raperda krusial itu. Anies bereaksi saat ditanya soal nasib wacana kontribusi tambahan di eranya.

"Coba ditanyai, kenapa kok 15 (persen)? Kenapa kok nggak 17 persen? Kenapa nggak 22 persen? Apa dasarnya? Terus yang kedua, jelaskan juga, misalnya kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang," ujar Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/6).


Sebagaimana diketahui, kontribusi tambahan adalah rencana kebijakan pemerintahan Ahok kala dua raperda terkait reklamasi masih hangat, bahkan berubah jadi panas bukan main, dibahas di DPRD DKI. Dua raperda itu adalah Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com