detikNews
Rabu 26 Juni 2019, 15:44 WIB

Abdullah Hehamahua Bicara Indonesia 2045: Dijajah Negeri Superpower

Ibnu Hariyanto - detikNews
Abdullah Hehamahua Bicara Indonesia 2045: Dijajah Negeri Superpower Koordinator massa aksi kawal MK, Abdullah Hehamahua (Farih Maulana/detikcom)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Jakarta - Koordinator Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) Abdullah Hehamahua bicara soal kondisi bangsa Indonesia masa depan. Menurutnya, Indonesia akan hilang dari peta bumi hingga dijajah negara superpower pada 2045.

Abdullah awalnya bercerita tentang pengalamannya bekerja di lembaga negara selama 12 tahun, yakni di Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara (KPKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan pengalamannya bekerja di lembaga negara, ia mengetahui kondisi bangsa ke depan.

"Karena 12 tahun saya di lembaga negara, saya tahu betul kapan negara ini akan makmur dan kapan akan hancur," kata Abdullah saat berorasi di mobil komando di Aksi Kawal MK di Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).


Kemudian ia menyebut, berdasarkan buku dan penelitian, Indonesia akan mengalami kondisi yang buruk pada 2045. Menurutnya, Indonesia akan hilang dari peta bumi hingga dijajah negara superpower.

"Berdasarkan data penelitian dan buku yang saya tulis bahwa (tahun) 2045 Indonesia akan hilang dari peta bumi atau menjadi berbagai negara baru dan menjadi jajahan negara superpower. Dan hari ini sudah terbukti sekarang kita impor apa saja, telur, garam, sayur kita impor," sebutnya.

Selain bicara kondisi Indonesia di masa depan, Abdullah bicara soal temuan-temuan tim Prabowo saat sidang gugatan sengketa Pilpres di MK. Temuan tim hukum Prabowo yang disinggung Abdullah antara lain soal training of trainer (ToT) dari TKN Jokowi-Ma'ruf Amin hingga temuan soal DPT.


Ia mengatakan ToT TKN itu dihadiri Presiden Jokowi dan sejumlah menteri. Menurutnya, dalam ToT itu disebutkan kecurangan adalah bagian dari demokrasi.

"Waktu ToT diresmikan presiden hadir juga menteri, kemudian dikatakan kecurangan bagian demokrasi, artinya untuk bisa menang perbuatan apa pun curang apa pun harus dilakukan. Maka kemudian kami minta MK menyaksikan fakta itu," kata Abdullah.

Selain itu, ia menyinggung soal temuan tim Prabowo-Sandi ihwal DPT 'siluman' saat Pilpres 2019. Ia meminta KPK ikut mengaudit IT milik KPU.


"Kita juga sampaikan ke MK data DPT ke MK pada Pilkada Jateng dan Jatim ada 25 juta, 23 juta itu Jawa Tengah. Kemudian 10 bulan ada Pilpres, berdasarkan BPS pertumbuhan (penduduk) 1,43 persen. Itu pertambahannya tidak sampai 400-500 lebih. Tapi Pilpres kemarin ada jutaan suara, itu kecurangan yang luar biasa," ujar Abdullah.

"Oleh karena itu, kalau Bawaslu tidak lakukan investigasi forensik ke IT KPU, kami minta teman-teman saya di KPK melakukan investigasi terhadap IT KPU," lanjutnya.



Tonton video DPR Siap Lakukan Fit and Proper Test Capim KPK:

[Gambas:Video 20detik]


(ibh/jbr)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com