detikNews
2019/06/26 07:14:43 WIB

Round-Up

Gerindra-PDIP Sepakat Tolak 'Anies = Ahok'

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gerindra-PDIP Sepakat Tolak Anies = Ahok Massa berdemo di Balai Kota. (Foto: Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Jakarta - Gerindra dan PDIP sama-sama menolak jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disamakan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal reklamasi. Gerindra membela Anies. Sementara PDIP mengatakan kebijakan Ahok terkait reklamasi sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Kita hormati pendapat itu ('Anies = Ahok'). Setiap pemimpin lahir dari masanya dan tantangan sendiri, karena itu tidak bisa dibandingkan. Jika pun 'dipaksa' dibandingkan, Anies jauh berbeda dengan Ahok," kata anggota DPRD DKI F-Gerindra, Syarif, kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

Soal 'Anies = Ahok' ini sebelumnya muncul saat sekelompok orang menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Anies juga disebut melakukan politik pencitraan. Syarif tak setuju dengan pendapat tersebut.

"Saya tidak paham kenapa disebut pencitraan. Padahal, jika mau disebut pencitraan, harusnya kan Anies membongkar semua bangunan yang melanggar dan tidak ber-IMB di lahan reklamasi itu," ujar Syarif.

"Kenapa Anies justru menerbitkan IMB itu? Ya karena Anies ingin kepastian hukum. Bagi Anies, reklamasi konsisten dihentikan dengan cara setop rencana 13 pulau reklamasi dan menata kembali 4 lahan reklamasi itu yang sudah terbangun," imbuhnya.


Meski tak setuju jika Anies disebut melakukan politik pencitraan, Syarif menghargai pendapat itu agar Anies bisa melakukan koreksi. Dia mengatakan Anies terbuka terhadap kritik.

Sementara itu, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tak terima jika kebijakan Ahok terkait proyek reklamasi disamakan dengan Anies. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyebut kebijakan Ahok terkait reklamasi sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Kalau Ahok, sejak awal dia mengikuti apa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Karena izin itu daripada pemerintah pusat, maka Ahok sebagai gubernur punya kewajiban untuk mengatur. Tanah hasil reklamasi diaturlah oleh Ahok. Maka dibuat dua raperda itu. Ada dua raperda yang disiapkan oleh Ahok untuk mengatur 17 pulau (reklamasi) itu," kata Gembong kepada wartawan, Selasa (25/6).

Adapun Anies, sebut Gembong, memutuskan menghentikan proyek reklamasi. Gembong menyebut penghentian proyek reklamasi sesuai dengan janji kampanye Anies.

"Ya bedalah. Dalam konteks reklamasinya, kan sebetulnya Pak Anies sejak awal beliau selalu mengatakan bahwa dia setop reklamasi, dia tidak setuju dengan reklamasi. Urutannya kan seperti itu," jelasnya.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com