Selasa 25 Juni 2019, 18:06 WIB
Rachmat Yasin Terima Gratifikasi Tanah demi Muluskan Izin Bangun Pesantren
Ilustrasi KPK (Foto: dok detikcom)
Jakarta -
Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan penyunatan anggaran dan gratifikasi. Untuk kasus gratifikasi, KPK menduga Rachmat menerima gratifikasi 20 hektare lahan.
"Tersangka RY (Rachmat Yasin) diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).
Kasus dugaan gratifikasi ini bermula pada 2010 ketika ada seorang pemilik 350 hektare lahan di Jonggol ingin menghibahkan 100 ha lahannya untuk dijadikan pesantren dan kota santri. Pemilik tanah pun menyampaikan tujuannya kepada Rachmat lewat stafnya yang kemudian dijelaskan agar dilakukan pengecekan surat-surat dan status tanah itu.
Kemudian, pada pertengahan 2011, Rachmat melakukan kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan pondok pesantren itu. Lewat perwakilannya, Rachmat diduga menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut.
"RY juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya," ucap Febri.
Febri menyebut pemilik tanah kemudian memberikan tanah 20 hektare sesuai dengan permintaan Rachmat. Pemberian itu diduga untuk memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan kota santri.
"Diduga RY mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan kota santri," sebut Febri.
Selain tanah, KPK menduga Rachmat menerima gratifikasi berupa Toyota Vellfire. Pemberian gratifikasi itu diduga berupa pembayaran cicilan mobil oleh seorang pengusaha pada 2010.
(haf/dhn)
"Tersangka RY (Rachmat Yasin) diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).
Kemudian, pada pertengahan 2011, Rachmat melakukan kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan pondok pesantren itu. Lewat perwakilannya, Rachmat diduga menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut.
"RY juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya," ucap Febri.
Febri menyebut pemilik tanah kemudian memberikan tanah 20 hektare sesuai dengan permintaan Rachmat. Pemberian itu diduga untuk memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan kota santri.
"Diduga RY mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan kota santri," sebut Febri.
Selain tanah, KPK menduga Rachmat menerima gratifikasi berupa Toyota Vellfire. Pemberian gratifikasi itu diduga berupa pembayaran cicilan mobil oleh seorang pengusaha pada 2010.
(haf/dhn)
