.webp)
"Kalau sampai ada ada pemakzulan, maka Fraksi PAN akan berada di garda terdepan lakukan perlawanan," Kata Sekretaris Fraksi PAN, Irfan AB di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (25/6/2019).
Menurut Irfan, lolosnya hak angket adalah upaya dari pihak legislatif untuk melakukan perbaikan di Pemprov Sulsel. Karenanya Fraksi PAN pada rapat paripurna mengusulkan hak interpelasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tidak akan ada pemakzulan karena niatnya teman-teman untuk melakuian perbaikan," ujarnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP--parpol yang juga mengusung Nurdin--Rudy Goni menegaskan pihaknya menolak hak angket.
"Kami merasa itu belum masuk dalam kategori hak angket. Masih bisa dijawab di banyak hal, seperti rapat komisi, rapat pimpinan," katanya.
DPRD Sulsel meloloskan penggunaan hak angket kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Hak angket ini didukung oleh 60 anggota DPRD Sulsel.
Pada Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 lalu Nurdin Abdullah yang berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman diusung oleh PDIP, PAN dan PKS yang kekuatannya berjumlah 20 kursi di DPRD.
Baca juga: Ini Poin-poin Hak Angket ke Gubernur Sulsel |
Sementara pada rapat paripurna di DPRD Sulsel soal hak angket, ketiga partai pengusung Nurdin tak solid menolak penggunaan hak. Seluruh anggota fraksi PDIP di DPRD Sulsel tidak hadir dalam sidang ini. Sedangkan untuk Fraksi PKS, ada satu anggotanya yang hadir atas nama Jafar Sodding dan mendukung hak angket.
Sejumlah poin hak angket yakni kontroversi SK Wagub tentang pelantikan 193 pejabat, manajemen PNS dan dugaan KKN termasuk pelaksanaan APBD Sulsel Tahun 2019.
(fiq/fdn)
