detikNews
Minggu 23 Juni 2019, 02:31 WIB

Laporan Dari Bangkok

Jokowi-PM Vietnam Sepakat Percepat Selesaikan Perundingan Batas ZEE

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Jokowi-PM Vietnam Sepakat Percepat Selesaikan Perundingan Batas ZEE Presiden Jokowi bertemu PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Bangkok, Thailand. (Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Bangkok - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di sela KTT ASEAN di Bangkok. Jokowi dan Nguyen sepakat untuk mempercepat perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam.

Dalam pertemuan itu, Jokowi kembali menyinggung insiden otoritas keamanan laut Indonesia dengan Vietnam di wilayah perbatasan.

"Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Vietnam untuk dapat segera menyelesaikan perundingan batas ZEE," kata Jokowi saat bertemu Nguyen di sela acara KTT ASEAN di The Athenee Hotel, Luxury Collection, Bangkok, Sabtu (22/6/2019).


Menurut Jokowi, isu ZEE selalu muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Vietnam. Oleh sebab itu Presiden berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan segera. Jika tidak diselesaikan maka berpotensi menimbulkan masalah.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan negosiasi pembahasan batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam diakuinya memang memakan waktu yang cukup lama.

"Kedua pemimpin tadi bicara mengenai upaya untuk mempercepat penyelesaian negosiasi batas maritim untuk tepatnya adalah batas eksklusif zone EEZ atau di kita ZEE," kata Retno.

"Negosiasi ini harus di akui memakan waktu yang cukup lama dan kedua presiden tadi menyampaikan agar upaya untuk penyelesaian negosiasi ini dapat dipercepat karena kalau tidak kita akan mengalami insiden insiden seperti yang kita alami selama ini," lanjutnya.

Sementara itu, pada bulan depan akan ada pertemuan tingkat wakil menteri antara 2 negara yang secara khusus akan membahas masalah maritim, dan secara khusus akan membahas masalah panduan profesional.

"Jadi guidelines (panduan profesional) yang akan mengatur wilayah yang sedang dinegosiasikan sampai menunggu atau sambil menunggu negosiasi itu selesai. Ini adalah tentunya upaya untuk mem-prevent (menghindari) terjadinya insiden-insiden yang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak," ungkap Retno.
(nvl/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed