detikNews
Jumat 21 Juni 2019, 15:14 WIB

Sidang Sengketa Pilpres

Kuasa Hukum Prabowo Cecar Saksi 01 soal Gaji Tenaga Ahli PKB di DPR

Faiq Hidayat - detikNews
Kuasa Hukum Prabowo Cecar Saksi 01 soal Gaji Tenaga Ahli PKB di DPR Foto: Saksi dari Jokowi-Ma'ruf, Anas Nashikin di sidang MK (Youtube MK)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Jakarta - Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, mencecar saksi tim hukum 01, Anas Nashikin, terkait asal gaji. Nasrullah mempertanyakan asal gaji Anas Nashikin yang juga menjabat tenaga ahli Fraksi PKB DPR RI.

"Saya teringat tadi Saudara saksi mengatakan saudara adalah TA dari F-PKB di DPR. Betul ya?" kata Nasrullah dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (21/6/2019).


Anas membenarkan pertanyaan Nasrullah. Nasrullah lalu bertanya perihal asal gaji Anas Nashikin sebagai tenaga ahli F-PKB.

"Saksi digaji oleh Setjen DPR, benar? Atau siapa yang gaji Saudara?" tanya Nasrullah.

"Soal gaji yang di DPR itu terkait dengan tugas saya di DPR, tidak ada hubungannya dengan tugas saya di...," jawab Anas.

"Saya tidak tanyakan itu. Yang saya tanya apakah Saudara digaji sekred DPR atau dibayar internal F-PKB?" cecar Nasrullah.

"Saya jawab tapi mohon izin meluruskan. Yang lebih tepat tidak digaji karena kalau digaji bahasanya seolah-olah saya hidup dari satu-satunya penghasilan itu. Bahwa saya menerima gaji sebagai TA F-PKB iya," balas Anas.

"Iya, yang dibayar gaji tersebut dari...," sambut Nasrullah. "Kesetjenan DPR RI," timpal Anas.


Nasrullah lalu bertanya kepada Anas terkait acara Training of Trainer (ToT) pada 21-22 Februari 2019. Dia menanyakan Anas apakah tahu kalau tanggal itu merupakan hari kerja atau tidak. Anas menjawab dengan menyatakan dirinya sudah meminta izin kepada pimpinan fraksi.

"Yang jelas saya melakukan atau memberikan izin dan pemberitahuan kepada pimpinan saya untuk hadir di acara itu," ucapnya.

Melihat debat berkepanjangan antara Nasrullah dan Anas, hakim I Dewa Gede Palguna menengahi. Dia bertanya kepada Anas soal kejelasan posisi kerja dan asal gaji Anas.

"Saudara, begini supaya clear ya, Saudara itu statusnya pegawai DPR atau pegawai fraksi sih sebagai staf ahli itu?" kata Dewa Palguna.

"Statusnya pegawai non-PNS," jawab Anas.

"Pegawai non-PNS Fraksi atau pegawai non-PNS DPR?" sambut Dewa Palguna.

"Fraksi," Anas menimpali.


Nasrullah menerima penjelasan Anas soal status kepegawaian di DPR. Namun, dia masih tidak mengerti perihal asal gaji Anas.

"Baik, oke, saya terima keterangan Anda bahwa Anda adalah staf fraksi, pegawai Fraksi PKB. Tapi kalau pegawai fraksi kenapa saudara menerima gaji dari Setjen DPR?" tanya Nasrullah.

"Itu sistem yang berlaku di sana begitu," sebut Anas.

Nasrullah lalu menerjemahkan segala jawaban Anas di mana dia menyatakan Anas menerima gaji dari Kesetjenan DPR, oleh Setjen DPR kemudian Anas ditempatkan di F-PKB menjadi tenaga ahli. Dia meminta pernyataannya dikoreksi kalau ada kesalahan.


"Nasrullah, jangan disuruh berpendapat," tegur hakim.

"Yang jelas bahwa inilah yang sampai hari ini menjadi kerancuan. Terus terang ini menjadi perdebatan. Saya lihat di belakang Bapak itu ada beberapa anggota Dewan yang saya kenal. Jadi kami bekerja melayani fraksi, tetapi itu mendapatkan semacam apa namanya, gaji dari kesetjenan DPR. Nah, sistem itu berlaku seperti apa itu yang kalau mau ditanyakan saya kira bukan dalam kompetensi kami menjawab," Anas menjawab.

"Saya rasa seluruh anggota Setjen DPR juga bekerja untuk seluruh kepentingan anggota DPR. Itu nromal yang saya tanyakan bahwa benar tidak saudara digaji oleh Setjen DPR dan saudara diperbantukan atau ditempatkan sebagai staf ahli FPKB di DPR? Benar ya? Benar," kata Nasrullah.
(gbr/imk)
FOKUS BERITA: Putusan MK Pilpres 2019
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com