Pengamat: Kalla Harus Menahan Diri Berbicara

Jakarta - Demi terciptanya komunikasi politik yang efektif dan tidak terjadinya komentar yang berbeda antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, seharusnya Kalla lebih mengalah dan menahan diri untuk tidak berbicara kepada masyarakat. Seringkalinya lontaran oleh Kalla membuat munculnya wacana mengenai matahari kembar yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap komunikasi politik Presiden SBY. Hal ini diungkapkan oleh pakar komunikasi UI Effendi Ghozali kepada wartawan di sela-sela diskusi 1 tahun komunikasi politik SBY di Gedung IASTH, UI Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2005). Dalam diskusi itu, semua panelis yang di antaranya hadir Direktur Riset Akbar Tanjung Institute M Alafan Alfian, Direktur Eksekutif Sugeng Saryadi Syndicate, Sukardi Rinakit dan Presiden LIRA Yusuf Rizal. Semua panelis yang hadir rata-rata memberi nilai 6 hingga 7 terhadap komunikasi politik SBY. Menurut Effendi, salah satu komunikasi politik yang seharusnya tidak dimunculkan oleh Kalla adalah komentarnya mengenai hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa tingkat kepuasan publik terhadap SBY-JK telah menurun. "Kata Wapres hal itu tidak mencerminkan seluruh rakyat Indonesia. Padahal survei itu menunjukkan representasi dari rakyat," ungkap Effendi.Contoh lainnya adalah komentar Kalla terhadap demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM dari para supir angkutan umum. Dia berkomentar, "Nanti juga berhenti sendiri, nanti kan mereka tidak bisa makan". Hal ini, menurut Effendi, justru membuat komunikasi politik menjadi tidak efektif. Lontaran yang dikeluarkan Kalla itu, memiliki nada menantang yang berakibat negatif terhadap komunikasi politik karena tidak diimbangi oleh komuniaksi politik yang baik dari wakil presiden."Artinya, ada hal-hal yang harus diperbaiki terutama dalam hubungan koordinasi internal SBY dan JK dalam melakukan komunikasi poltik dengan publik. Wapres harus menahan diri tidak berkomentar tentang apa yang seharusnya dikomunikasikan oleh Presiden," jelas Effendi. (atq/)