detikNews
2019/06/19 13:04:13 WIB

Keterangan Tertulis Tanya-Jawab Lengkap dengan Anies soal IMB Reklamasi

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Halaman 5 dari 5
Keterangan Tertulis Tanya-Jawab Lengkap dengan Anies soal IMB Reklamasi Anies Baswedan (Agung Pambudhy/detikcom)


12. Anda tidak sekalipun menyalahkan Gubernur sebelumnya, padahal gara-gara
Pergub 206/2016 itulah semua masalah ini muncul dan bahkan sekarang Anda
diramaikan dengan urusan izin pembangunan di sana?

Menyalahkan atau tidak, faktanya sama yaitu Pergub 206/2016 telah diundangkan

dan telah digunakan jadi dasar untuk membangun.
Saya perlu tegaskan bahwa Pergub adalah keputusan institusi Gubernur dan saya
harus menjaga kredibilitas institusi ini. Suka atau tidak atas peraturan itu,
kenyataannya ia telah diundangkan dan bersifat mengikat.
Jangan sampai pemerintah sendiri yang membuat ketidakpastian hukum di hadapan
masyarakat karena membatalkan landasan hukum yang telah digunakan, dalam
kasus ini bangunan yang senyatanya sudah terlanjur terbentuk lalu diubah statusnya
dari legal menjadi ilegal. Seperti yang saya katakan tadi, prinsip perubahan dalam
Hukum Tata Ruang adalah perubahan tersebut tidak berlaku surut.
Oleh karena itu sekarang saya jaga agar institusi ini, Insya Allah, tidak akan
mengeluarkan peraturan dan ketentuan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan
dan prinsip good governance.

13. Saat ini ada pihak yang masih marah terhadap para pengembang lalu Anda
kabulkan permohonan IMB dari pengembang. Mereka kecewa, Anda terkesan
tidak menghukum para pengembang itu. Mengapa?

Menghukum itu dengan dasar hukum, atau menghukum berdasar rasa marah dan
memuaskan perasaan? Saya rasa kita perlu jaga prinsip dasar ini: janganlah ketidaksukaanmu pada
seseorang atau suatu kelompok membuatmu bersikap tidak adil.
Ya, jika saya sekadar mencari pujian, tampil heroik dan bisa dicitrakan sebagai
penghancur raksasa bisnis maka bongkar saja semua bangunan di atas lahan hasil
reklamasi itu. Dimana-mana akan disambut dengan tepuk-tangan. Secara politik itu
akan dahsyat. Namun, jika itu dilakukan, yang hancur bukan saja bangunan di tanah
hasil reklamasi tapi tatanan hukum juga ikut rusak.

Negara ini adalah negara hukum. Dan tugas saya sebagai Penyelenggara Negara
bukan melampiaskan rasa marah atau rasa kecewa dengan melakukan tindakan apa
saja. Bila Anda menangkap pelanggar di hadapan Anda, bukan berarti Anda lalu bisa
menghabisinya agar puas semua kemarahan Anda atas pelanggarannya. Apalagi,
bagi kami sebagai Penyelenggara Negara, justru yang harus terdepan dalam
menjalankan konstitusi dan menjaga tatanan hukum.

Sudah terlalu sering terjadi bahwa hukum ditekuk oleh yang sedang berkuasa.
Aturan hukum disingkirkan demi kepentingan ekonomi, politik dan kepentingan
mikro lainnya. Hukum dipakai sesuai selera, dipakai untuk mempertahankan
kekuasaan.

Bahkan sering terjadi, sebuah pergantian pemerintahan lalu diikuti dengan
pembatalan dan perubahan peraturan yang berlaku surut. Perubahan yang berlaku
surut seperti itu akan merusak kepercayaan masyarakat atas kepastian hukum. Ini
yang saya jaga: kepercayaan publik atas hukum dan kebijakan.
Negara ini akan maju bila tiap kita menghormati dan menjalankan hukum dengan
benar. Dan, negeri ini akan rusak bila penyelenggara negara justru yang merusak
tatanan hukum.

Karena itu yang kami lakukan adalah proses hukum. Membawa mereka ke
pengadilan. Hakim yang memutuskan sanksi. Lalu, saya pun berkewajiban untuk
melaksanakan keputusan pengadilan dan menjalankan semua peraturan yang
berlaku dan mengikat.

Biarkan kelak sejarah yang nanti menulis dan menilai keputusan bahwa reklamasi
telah dihentikan dan lahan daratan yang sudah terlanjur terbentuk memang benar
dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum dan sebanyak-banyaknya untuk
kepentingan publik. Dan Insya Allah kelak, dimudahkan untuk
mempertanggungjawabkan keputusan untuk taat pada hukum ini di hadapan Allah
Yang Maha Adil dan Maha Mengadili.



Simak Juga "Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi dari Kaca Mata Pengamat":

[Gambas:Video 20detik]


(fjp/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com