9. Sekarang soal IMB. Mengapa IMB diterbitkan oleh Dinas PTSP Pemprov DKI?
Dalam penerbitan IMB pada umumnya, posisi Pemprov DKI adalah sebagai regulator
yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan sebuah izin.
Dalam kasus program pembangunan lahan reklamasi ini, posisi Pemprov DKI adalah
sebagai salah satu pihak dalam sebuah Perjanjian Kerjasama sekaligus sebagai
regulator.
sebagai pelaksana. Lalu, hubungan antara Pemprov DKI dan pihak swasta itu diatur
menggunakan Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama itu secara hukum adalah
setara dengan Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian
itu.
Pemprov DKI Jakarta terikat dalam Perjanjian Kerjasama dengan pihak swasta
sebagai pelaksana program reklamasi. Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani
pada tahun 1997, diperbarui pada 21 Mei 2012, 11 Agustus 2017 dan 2 Oktober
2017. Perjanjian Kerjasama itu mengatur kewajiban pihak pelaksana reklamasi dan
pihak Pemprov DKI. Salah satu kewajiban Pemprov DKI adalah memberikan semua
perizinan sepanjang pihak pelaksana reklamasi menunaikan kewajibannya.
Dalam kaitan dengan permohonan IMB. Kenyataannya, telah berdiri bangunan
gedung yang dibangun sesuai dengan Pergub 206/2016, semua keputusan
pengadilan telah dikerjakan, dan semua denda serta kewajiban telah dilaksanakan
oleh pihak pelaksana reklamasi, maka sesuai Perjanjian Kerjasama, Pemprov DKI
diharuskan untuk menjalankan kewajibannya yaitu mengeluarkan IMB.
10. Bisakah Pemprov DKI tidak menerbitkan IMB?
Seperti yang saya katakan tadi, Pemprov terikat Perjanjian Kerjasama dengan pihak
swasta. Karena itu, Pemprov hanya dapat menolak menerbitkan IMB apabila
kewajiban pihak swasta yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerjasama tidak
dipenuhi. Jika semua kewajiban dalam perjanjian telah dipenuhi pihak swasta, maka
Pemprov tidak dapat menolak menerbitkan IMB. Apalagi, Perjanjian Kerjasama itu
secara hukum adalah setara dengan Undang-Undang bagi pihak yang terikat.
Sebagai regulator, Pemprov berhak mengubah kebijakan termasuk Pergub
206/2016, tetapi sesuai asas hukum tata ruang, perubahan kebijakan itu tidak boleh
berlaku surut. IMB tetap diterbitkan untuk bangunan yang sudah berdiri.
11. Anda bisa saja mengatakan bahwa telah menghentikan reklamasi, tapi bila kelak
berganti gubernur, bukankah reklamasi itu tetap bisa diteruskan?
Reklamasi di Teluk Jakarta adalah program pemerintah dan program reklamasi di
Teluk Jakarta itu telah dihentikan. Semula, ada 17 pulau yang sudah tercantum
dalam Perda RPJMD dan Perda RTRW. Artinya Pemerintah diwajibkan
melaksanakannya yaitu membangun reklamasi. Kebijakan kita adalah menghentikan
dan memanfaatkan yang sudah terlanjur terjadi yaitu ada 4 pulau.
Kini, 13 pulau itu sudah tidak lagi tercantum di Perda RPJMD DKI Jakarta dan
penghapusan 13 pulau itu juga akan ditetapkan juga dalam Perda RTRW dan Perda RZWP3K. Hilangnya Reklamasi dari Perda RTRW, RZWP3K, dan RPJMD adalah bentuk
penghentian Reklamasi sebagai program pemerintah DKI Jakarta. Itu semua adalah
cara legal untuk memastikan bahwa gubernur di masa yang akan datang tidak bisa
semena-mena melakukan reklamasi.
