detikNews
Selasa 18 Juni 2019, 19:25 WIB

Koalisi Gendut Dinilai Repotkan Jokowi

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Koalisi Gendut Dinilai Repotkan Jokowi Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin (Foto: Pradita Utama/detikcom)
Jakarta - Isu reshuffle kabinet menguat pasca lebaran. Sejumlah parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diisukan mulai merapat ke Jokowi, bahkan disebut bakal mendapat menteri. Koalisi yang bakal makin gendut, diprediksi bikin Jokowi kesulitan. Kok bisa?

"Koalisi gendut akan menyulitkan bagi Presiden untuk berorkestra untuk mewujudkan pembangunan yang dia inginkan," ujar pengamat politik Paramadina Hendri W Satrio kepada wartawan, Selasa (18/6/2019).



Hendri memandang, koalisi yang gendut berarti akan banyak kepala yang akan menggelontorkan saran dan masukan kepada pemerintahan Jokowi nantinya. Sebagai pemimpin yang bertipikan transformasional, Hendri tak yakin Jokowi mampu mengendalikannya.

"Sebab terlalu banyak kepala dalam pemerintahannya. Apalagi Jokowi tipikal pemimpin yang transformasional, sementara dalam Koalisi Gendut, topikal pemimpin Karismatik akan lebih bisa mengendalikan koalisinya," katanya.

Tak hanya itu, menurut Hendri, dengan koalisi gendut, oposisi tak lagi memiliki bargaining power yang cukup kuat. Akibatnya, peran oposisi akan semakin berkurang dan semua kebijakan Jokowi akan melenggang tanpa kritikan, khususnya di parlemen.

"Selain itu Koalisi Gendut juga akan merugikan bangsa dan negara sebab oposisi kritis akan kekurangan daya tawar terhadap penguasa, akibatnya oposisi akan cenderung mengikuti maunya penguasa sehingga nyanyian lagu setuju di parlemen akan lebih sering terdengar dibandingkan suara kritis," ujar Hendri.

"Bila hal itu terjadi maka orde baru jilid 2 dapat dipastikan hadir kembali di Indonesia," imbuh dia.



Setelah lebaran sejumlah parpol seperti PAN dan PD memberi sinyal merapat ke Jokowi. Pimpinan parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pun membuka pintu, meski dibarengi kekhawatiran koalisi bakal gendut.

"Ya pada dasarnya koalisi pendukung 01 ini kan sudah gemuk ya, besar, sehingga di DPR tidak perlu ditambah lagi. Tapi, kalau dalam rangka rekonsiliasi nasional, ya...," kata Cak Imin seusai acara halalbihalal di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh No 9, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).



Tonton video MK Minta BW Jangan Drama soal Saksi:

[Gambas:Video 20detik]


(mae/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed