"Dan selama ini kualitas ini kualitas yang paling rendah kita pakai. Boleh kita investigasi, itu kain kain biasa yang dipakai. Kita ini tidak pernah tahu soal kulitas bahan," ujar Ketua Fraksi Golkar, Kadir Halid dalam perbincangan, Selasa (18/6/2019).
Namun dia mengatakan bahwa adalah hak anggota DPR untuk mendapatkan baju dinas dan hal itu telah diatur di dalam protokoler.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara umum, Kadir menyebut urusan baju anggota dewan adalah urusan sekretaris dewan (sekwan).
"Kita tidak tahu, karena itu urusan sekwan. Jadi kita ini di DPRD tidak pernah tahu soal urusan ini dan segala macam," kata Kadir.
"Kita tidak pernah tahu karena kita hanya menerima saja. Kalau kita datang ke penjahitnya, kita datang disuruh memilih kain karena di sana sudah ada stoknya penjahit," ungkapnya.
Perlu diketahui, total anggaran belanja untuk pakaian dan pin emas bagi 85 anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 senilai Rp 2,45 miliar. Anggaran ini terbagi yaitu pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), serta pakaian sipil lengkap (PSL) dilengkapi atribut pin emas.
Dalam pagu anggaran yang didapatkan, pakaian sipil harian (PSH) dianggarkan sebesar Rp 467,5 juta, dengan spesifikasi wool setara Hermes atau persatuan dihargai Rp 2,7 juta dan tiap anggota dewan akan mendapatkan dua PSH. Ada juga PSR dengan harga Rp 2,75 juta setara Louis Vuitton (LV) persatuan.
Sementara itu, untuk PDH dengan jenis bahan Wool atau setara dengan bahan merek Giorgio Armani dihargai Rp 2,2 juta per satuannya. Yang paling mahal adalah PSL untuk wakil rakyat ini dengan bahan Wool atau setara merek Gucci yang dihargai Rp 4,9 juta per satuannya. (tfq/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini