Buka Sosialisasi Penyusunan APBD 2020, Mendagri Ingatkan Pengawasan KPK

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, membuka acara Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2020. Kepada perwakilan pemerintah daerah (pemda), Tjahjo mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar mengawasi aset di tiap-tiap daerah.

"Nanti tolong dicermati bahwa KPK itu sudah mempunyai tim Korsupgah (koordinasi, supervisi, dan pencegahan)," ujar Tjahjo di Hotel Grand Paragon, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Diskusi Pencegahan Korupsi, Mendagri Ajak 3 Gubernur-Wagub Baru ke KPK

Tjahjo mengatakan, saat ini Korsupgah KPK sudah ada di 9 provinsi. Sedangkan KPK dalam waktu dekat akan menargetkan untuk 22 Provinsi. Karena itu, dia meminta agar pemda dan DPRD untuk saling berkoordinasi dalam menyusun anggaran.

"Sudah ada di 9 provinsi dan nanti targetnya akan masuk di seluruh provinsi. Fokus kegiatannya, target jangka pendek nanti 22 provinsi nanti ada dicermati dengan baik," kata Tjahjo.

"Area merah, Papua, Sulsel, Kalsel harus kompak antara Pemda dan DPRD khususnya menyangkut aset daerah akan menjadi fokus KPK," kata dia.

Lebih lanjut, Tjahjo mengingatkan agar tertib dalam penyusunan anggaran. Dia mencontohkan kasus kepemilikan stadion milik daerah yang berubah menjadi milik pribadi.

"Aset daerah sedang diawasi oleh KPK, hati-hati sedang diinventaris dengan baik. Ada stadion yang milik Pemda tau-tau milik pribadi, itu contoh kecil," kata dia.

Baca juga: Mendagri Kecewa 200 Lebih Pegawai Kemendagri Bolos di Hari Pertama Kerja

Pada penutupnya, Tahjo kembali mengingatkan perihal area rawan korupsi. Dia meminta seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk mencermati setiap perencanaan anggaran.

"Dan ini sering saya sampaikan area rawan korupsi. Area rawan korupsi itu jelas khsusunya perencanaan anggaran tolong dicermati dengan baik," tutupnya.

Sosialisasi itu diikuti oleh perwakilan dari pemerintahan daerah di 34 Provinsi di Indonesia. Di antaranya, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Perencanaan daerah (Bappeda), Kepala Badan Keuangan (BPKAD), Asisten, kepala pendapatan daerah dan Kepala Bidang Anggaran Daerah. (lir/mae)