Prabowo Samakan Pilpres dengan Kasus Pilwalkot Makassar, KPU: Beda UU

Jakarta - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasi karena menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye. Prabowo kemudian merujuk pada kasus Wali Kota Makassar Danny Pomanto. KPU menyatakan dua kasus itu berbeda undang-undang.

Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada menyatakan dengan tegas melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

"Kasus Danny Pomanto ada larangan jelas, ada hukum positifnya," kata kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, saat membacakan jawaban atas gugatan Prabowo-Sandi di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: KPU Jawab Tudingan Kecurangan Pilpres TSM, Balik Tanya soal Perolehan Suara

Atas dasar aturan itu, Danny kemudian didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung (MA). MA menyatakan Danny menggunakan APBD untuk program pemerintah yang 'ditunggangi' sebagai kampanye. Jadi dinilai terjadi kampanye terselubung menggunakan anggaran pemerintah.

Baca juga: MK Izinkan Danny Pomanto Ikuti Pilwalkot Makassar Lagi

Namun, menurut KPU, kasus itu tidak bisa disamakan karena belum ada aturan yang tegas melarang presiden menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye.

"Di pilpres tidak ada pembatalan. Tidak bisa disejajarkan atau dibandingkan dengan pilpres yang ditangani MK sehingga tuduhan pilpres tidak bisa diterapkan UU Pilkada," cetus Ali.

Sekadar diketahui, meski Danny dicoret MA, Appi-Cicu juga tidak bisa melawan kotak kosong di Pilwalkot 2018.

(asp/rvk)